Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DPRD mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 1446 Hijriyah.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mengatakan, Pemprov perlu menyiapkan langkah jitu dalam menjaga kestabilan harga dan stok pangan.
Hal itu untuk mengantisipasi inflasi perekonomian. Sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat tecukupi secara merata. Menghadapi situasi tak menentu, butuh sinergi sejumlah instansi dan BUMD menjaga stabilitas harga dan stok kebutuhan pokok.
Seperti sinergi Dinas KPKP dengan PT. Foodstation Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya. “Masalah kestabilan harga harus dijaga yang ada di pasar. Terutama kebutuhan bahan pokok harus dijaga. Karena kenaikan ini akan berpengaruh ke masyarakat, itu harus kita jaga,” ujar Nova saat dikonfirmasi, Sabtu (22/2).
Nova menekankan, kebutuhan pokok untuk masyarakat DKI harus terpenuhi secara maksimal. Apalagi menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. “Jangan sampai ada harga yang naik,” tambah Nova.
Ia mengimbau Pemprov DKI meninjau langsung ketersediaan bahan pokok di seluruh pasar agar tak terjadi kelangkaan stok pangan.
“Jangan sampai beras langka, telur langka, dan daging langka. Kalau sampai langka juga harga pasti naik,” imbuh politisi Partai NasDem itu.
Selain itu, Nova berpesan kepada BUMD terkait agar menjadi corong utama dalam menjaga kestabilan harga. Karena terdapat kebiasaan harga bahan pokok melonjak ketika jelang Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. “Mengenai urusan pangan, jangan sampai kita mematok harga yang lebih,” pungkas Nova. (Far/P-2)
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Pemprov DKI perlu menjelaskan bahwa ERP bukan pajak tambahan, melainkan mekanisme pengelolaan ruang jalan secara adil
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
"Biasanya korban TPPO yang ditangani oleh kami tipikal yang diajak pelaku berteman melalui media sosial,"
Rangkaian Sosialisasi ini, dibuka secara langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim.
Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar program pemutihan denda pajak pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang akan mulai berlaku Juni hingga Agustus 2025
Pramono juga menyebut pengadaan rute baru Trasjabodetabek mendapat respon yang baik dari masyarakat. Terlihat dari jumlah penumpang yang menggunakan rute baru tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved