Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIVISI Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terus menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia yang menghadiri konser Djakarta Warehouse Project (DWP). Hingga kini, total 14 anggota kepolisian telah menjalani sidang etik.
Hari ini, dua anggota polisi yang bertugas di jajaran Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Kemayoran menjalani sidang etik di Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam.
"Sidang dilakukan di Polda Metro Jaya karena para terduga pelanggar berasal dari level bawah di bawah Polda. Namun, Mabes Polri tetap memberikan asistensi dalam proses ini," ujar Choirul Anam, Kamis, 9 Januari 2025.
Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Erdi Adrimulan Chaniago menegaskan komitmen Polri, khususnya Divpropam, dalam menindak tegas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Ia menyatakan bahwa setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahannya.
"Hasil pemeriksaan telah mengklasifikasikan peran masing-masing terduga pelanggar. Pasal yang dikenakan juga disesuaikan dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan," ungkap Erdi pada Rabu, 8 Januari 2025.
Dari 14 polisi yang telah disidang, tiga di antaranya menerima sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Empat lainnya dijatuhi sanksi demosi selama delapan tahun, sementara tujuh sisanya dikenai demosi lima tahun.
Berikut adalah daftar nama anggota yang telah disidang:
Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak: PTDH karena membiarkan pemerasan terjadi.
AKBP Malvino Edward Yusticia: PTDH atas keterlibatannya dalam pemerasan.
AKP Yudhy Triananta Syaeful: PTDH karena memeras penonton.
Kompol Dzul Fadlan: Demosi 8 tahun karena memeras korban.
Iptu Syaharuddin: Demosi 8 tahun.
Iptu Sehatma Manik: Demosi 8 tahun.
Brigadir Fahrudin Rizki Sucipto: Demosi 5 tahun.
Aiptu Armadi Juli Marasi Gultom: Demosi 5 tahun.
Bripka Wahyu Tri Haryanto: Demosi 5 tahun.
Brigadir Dwi Wicaksono: Demosi 5 tahun.
Bripka Ready Pratama: Demosi 5 tahun.
Briptu Dodi: Demosi 5 tahun.
Kompol Jamalinus Laba Pandapotan Nababan: Demosi 5 tahun.
AKP Fauzan: Demosi 8 tahun.
Proses sidang etik akan berlanjut hingga seluruh 18 anggota polisi yang terlibat dalam kasus ini dijatuhi sanksi sesuai aturan. Hal ini sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan integritas institusi tetap terjaga.
Kasus pemerasan ini terjadi pada acara DWP yang berlangsung di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024. Divisi Propam Mabes Polri telah menyita uang hasil pemerasan sebesar Rp2,5 miliar, yang kini diamankan dalam rekening khusus. Uang tersebut akan dikembalikan kepada korban setelah proses sidang etik selesai.
Divpropam menegaskan bahwa upaya ini adalah bagian dari komitmen Polri untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (Z-10)
POLISI buka suara terkait dugaan pemerasan terhadap warga asal Malaysia saat menonton Djakarta Warehouse Project (DWP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Dugaan adanya oknum polisi yang menangkap dan memeras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 sedang didalami oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya.
Ada 45 WN Malaysia yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp2,5 miliar.
Belum dipastikan tindak pidana narkoba itu bakal turut ditangani Polri atau tidak. Adapun, sudah ada dua WN Malaysia yang mengadukan kasus pemerasan ini ke Divpropam Polri.
Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim memastikan akan menggali motif pemerasan warga negara (WN) Malaysia oleh 18 anggota.
POLDA Metro Jaya melakukan mutasi besar-besaran terhadap 34 anggota jajaran Satuan Reserse Narkoba buntut kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 asal Malaysia.
Proses hukum terhadap anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) masih berlanjut.
DIVISI Propam Polri kembali menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap empat polisi terduga pemerasan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP).
Sidang Komisi Kode Etik Polri selesai dilakukan. Kompolnas mendorong agar proses pidana dapat berlangsung secara simultan mekipun ada upaya banding.
Polisi yang diduga melakukan pelanggaran pemerasan dalam Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 tidak perlu menunggu sidang banding.
Sanksi yang diberikan oleh Majelis KKEP telah disesuaikan dengan perbuatan masing-masing pelanggar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved