Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DPRD DKI Jakarta menunda agenda rapat pemberian usulan dan penetapan tiga nama pengganti penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta hingga Jumat (13/9).
Ketua Sementara DPRD DKI Achmad Yani menyebutkan, semua perwakilan partai politik legislatif Jakarta dapat menyerahkan usulan tiga nama sebelum 13 September 2024.
"Masing-masing partai politik DPRD DKI Jakarta dapat mengusulkan nama-nama calon pj gubernur DKI Jakarta maksimal 13 September 2024," ucapnya di Ruang Rapat Serbaguna Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).
Baca juga : Heru Jangan Normatif Urus Macet dan Banjir
Dalam rapat tersebut, ia meminta pendapat dari semua partai politik DPRD DKI terkait penundaan pemberian usulan nama tersebut.
"Silakan setiap perwakilan partai politik dapat memberikan pendapatnya," sebut Yani.
Mayoritas anggota DPRD DKI yang menjadi perwakilan parpol menyetujui penundaan pemberian usulan tersebut. Anggota DPRD DKI dari PKS M Taufik Zoelkifli, misalnya, menyebutkan bahwa parpolnya memang belum menyiapkan nama yang akan diusulkan.
Baca juga : DPRD DKI Jakarta Bahas UMP 2024, Buruh Minta Rp5,6 Juta Per Bulan
Ia malah menyarankan agar rapat pemberian usulan nama Pj Gubernur DKI itu diperpanjang kembali.
"Fraksi-fraksi belum terbentuk dengan sempurna sehingga fraksi PKS pun belum membicarakannya. Jadi, belum menentukan kira-kira dari fraksi PKS seperti apa. Memang harus tanggal 13 September? Tidak bisa lebih lama? Ya kami menyambut baik hal tersebut, semoga bisa terkejar," sebut Taufik saat rapat.
Sementara itu, anggota DPRD DKI Chica Koeswoyo dari PDIP menyebutkan, parpolnya telah menentukan dua nama yang akan diusulkan sebagai calon pj gubernur DKI. Namun, Yani meminta PDIP agar menyerahkan usulan nama itu langsung kepada pimpinan sementara DPRD DKI.
Baca juga : PSI Dorong Heru Budi Lakukan Terobosan untuk Kemajuan Jakarta
"PDIP sepakat, telah mengadakan rapat internal, ada dua nama yang kita usul," ucap Chica.
"Baik, PDIP langsung saja menyerahkan ke kami," kata Yani, memotong pernyataan Chica.
Kemudian, anggota DPRD DKI Ali Lubis dari Gerindra sepakat agar pemberian usulan nama pj gubernur DKI dilakukan dalam rapat yang digelar 13 September 2024.
Baca juga : Pj Heru Beberkan 6 PR Jakarta, Mulai dari Banjir hingga Polusi
"Seyogyanya usulan ini kita manfaatkan untuk disampaikan pada 13 September," ucapnya.
Anggota DPRD DKI dari Demokrat, Mujiyono, menyarankan agar parpol legislatif Jakarta bisa diberikan waktu lebih untuk membahas tiga nama pj gubernur DKI yang akan diusulkan. Sebab, ia menilai, waktu yang dimiliki parpol legislatif Jakarta untuk membahas tiga nama usulan pj gubernur DKI terlalu singkat.
Mujiyono turut mengingatkan, jabatan pj gubernur DKI yang akan kosong memiliki peran penting. Salah satunya, yakni pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2025.
"Ini sangat menentukan karena [pembahasan] APBD 2025 ada di periode ini. Hemat saya, bisa diberikan tambahan waktu," tutur Mujiyono.
Untuk diketahui, jabatan Heru Budi Hartono sebagai pj gubernur DKI akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Karena itu, DPRD DKI menggelar rapat pemberian usulan dan penetapan tiga nama usulan pj gubernur DKI.
Oleh DPRD DKI, tiga nama itu kemudian akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Presiden melalui Kemendagri yang lantas akan menentukan sosok pj gubernur DKI pengganti Heru Budi. (Far)
Menurut dia, jika ada masalah, bukan berarti kebijakan taman yang buka 24 jam dihentikan karena taman yang dibuka 24 jam itu juga mendapat respons yang baik dari sejumlah warga.
Pramono mengatakan, berdasarkan data penjualan, pembelian dan kunjungan di Jakarta yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, angka yang didapat saat ini telah melampaui target.
Adapula yang turut membandingkan penanganan tawuran yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer.
Saat ini, masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin bisa mencapai 3.600 orang.
Pramono Annung mengatakan daycare balai kota lebih bagus ketimbang daycare Sekretariat Kabinet.
Pramono mengatakan bahwa ia merupakan orang Jawa tetapi dalam kultur Betawi ia akan memperjuangkan semua ciri khas Betawi agar menjadi tuan rumah di kota sendiri.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved