Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) merespons penanganan kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri kepada Syahrul Yasin Limpo (SYL). Proses kasus eks pucuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Polda Metro Jaya itu disebut terlalu lambat.
"Memang ini sudah terlalu lama," kata Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim kepada Medcom.id, Minggu (25/8).
Yusuf mengatakan Kompolnas terus mengingatkan penyidik agar profesionalitas. Menurutnya, profesionalitas itu salah satunya dituntut untuk bisa menuntaskan dan memberikan kepastian hukum atas kasus yang menjerat Firli.
Baca juga : Kata Pengamat Soal Berkas Kasus Firli yang Tak Kunjung Rampung
Yusuf menyebut saat ini penyidik Polda Metro Jaya tengah melakukan pemenuhan petunjuk-petunjuk jaksa terkait berkas perkara yang dikembalikan. Dia memaklumi penyidik tak bisa mengungkap petunjuk jaksa tersebut, karena hal itu materi penyidikan.
Namun, dia mendesak Polda Metro Jaya segera menyelesaikan pemberkasan perkara Firli. Sehingga, bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk disidang atas kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
"Kompolnas sebagai pengawas eksternal, mengingatkan penyidik ini waktunya sudah terlalu lama. Kepastian hukum untuk bisa P-21 bisa atau tidak tentu penyidik dituntut untuk menuntaskan," pungkasnya.
Baca juga : Firli Bahuri Sudah Sepatutnya di Tahan
Sebelumnya, Polda Metro Jaya memastikan tak akan menggantung status tersangka Firli Bahuri dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan SYL. Polisi juga menekankan penyidikan perkara dilakukan profesional, transparan, dan akuntabel.
"Kami janji menuntaskan penyidikan perkara a quo," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu, 21 Agustus 2024.
Untuk diketahui, dalam persidangan terdakwa SYL, terungkap eks Mentan itu telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan Firli.
Baca juga : Lengkapi Berkas Perkara Pemerasan Firli Bahuri, Polisi Periksa SYL dan Dua Anak Buahnya
Uang senilai Rp1,3 miliar itu diserahkan dua kali. Yakni Rp500 juta dalam bentuk valuta asing (valas) di GOR Bulu Tangkis Mangga Besar, Jakarta Barat. Sedangkan, Rp800 juta melalui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar, yang juga merupakan saudara SYL.
Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.
Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. (P-5)
Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menyebut ada tiga lokasi penting yang menjadi kunci untuk mengungkap misteri di balik kematian diplomat Kemenlu
Ketiga lokasi itu telah ditelusuri penyidik Polda Metro Jaya. Maka itu, ia mendorong polisi segera merilis kasus kematian Diplomat Arya Daru ke publik.
Kompolnas pun ikut turun tangan untuk menyelidiki kasus kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayuan, berikut temuan Kompolnas
Kompolnas belum bisa memerinci lebih jauh isi kresek tersebut.
Kompolnas menyebut penyidik Polda Metro Jaya telah bekerja secara profesional dan transparan menangani kasus kematian diplomat Kemenlu
Anam juga menjelaskan, pihaknya melakukan pengecekan kondisi kamar, plafon, saluran air, kasur dan posisi kunci karena posisi kunci sangat krusial.
Pengadilan berwenang menentukan nasib barang dan uang yang sudah disita terkait kasus ini.
Hakim menilai perintangan penyidikan tidak terbukti karena KPK menuduh perbuatan Hasto dilakukan pada saat penyelidikan.
Politikus PDIP Guntur Romli merespons vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan protes atas keputusan majelis hakim yang menolak dakwaan perintangan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto.
KPK memilih menunggu salinan lengkap putusan sebelum menentukan sikap atas vonis 3,5 tahun penjara terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved