Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendapat laporan banyaknya para Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pemprov DKI Jakarta yang terlilit hutang rentenir hingga pinjaman Online.
Ida mengatakan, para PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang ke para PJLP baru yang ada di hampir semua dinas di Jakarta.
"Hampir semua dinas ada, SDA (Sumber Daya Air), Bina Marga, jadi di mana ada anak baru (PJLP) selalu didekati," ujar Ida saat dikonfirmasi, Kamis (25/7).
Baca juga : Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Kembali Dibahas
Ida menjelaskan, laporan yang diterima para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta, hanya saja kartu ATM PJLP yang berhutang akan diminta oleh para rentenir tersebut.
"Jadi setiap bulan misalnya saya dapet dari rentenir itu Rp2-3 juta tergantung gaji kita berapa. Di semua dinas hampir begitu, itu memprihatinkan," jelasnya
Menurutnya, saat ini tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengawasi seluruh Kedinasan untuk menjaga para PJLP ini terlilit hutang.
Baca juga : DPRD Bakal Panggil Disdik Jakarta Terkait Cleansing Ribuan Guru Honorer
Lebih lanjut, Ida juga mengatakan ada pihak internal Kedinasan baik ASN maupun PJLP senior yang terlibat dalam praktek pinjaman uang dilapangan yang dilakukan PJLP ini.
"Nah ini ternyata ada keterlibatan beberapa pengawas yang memang dia tahu, yang mengawasi PJLP baru," ujarnya.
"Saya berharap ini tidak terjafi dan tidak ada lagi kawan-kawan kita PJLP untuk ngutang ke rentenir bunganya luar biasa," imbuh Ida.
Saat ini, Ida masih belum bisa merinci jumlah PJLP yang terjerat pinjol. Namun, dia menyebut sudah banyak laporan terkait hal itu dari PJLP yang ada di Jakarta.
”Hampir semua dinas ada. Walaupun tidak 100%, tapi banyak banget,” pungkas Ida. (P-5)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
PT Colliers International Indonesia selaku pengelola sementara apartemen Gardenia Boulevard dilarang ikut cawe-cawe dalam proses pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Seorang remaja berusia 15 tahun dieksploitasi menjadi pemandu karaoke (LC) di sebuah bar di Jakarta Barat. Korban juga dipaksa melayani para pria hidung belang hingga hamil.
Rencana layanan psikologi di seluruh puskesmas pada 2025 sebagai langkah positif dan progresif.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Perumda PAL Jaya bersinergi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) terkait pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola limbah B3.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved