Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendapat laporan banyaknya para Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pemprov DKI Jakarta yang terlilit hutang rentenir hingga pinjaman Online.
Ida mengatakan, para PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang ke para PJLP baru yang ada di hampir semua dinas di Jakarta.
"Hampir semua dinas ada, SDA (Sumber Daya Air), Bina Marga, jadi di mana ada anak baru (PJLP) selalu didekati," ujar Ida saat dikonfirmasi, Kamis (25/7).
Baca juga : Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Kembali Dibahas
Ida menjelaskan, laporan yang diterima para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta, hanya saja kartu ATM PJLP yang berhutang akan diminta oleh para rentenir tersebut.
"Jadi setiap bulan misalnya saya dapet dari rentenir itu Rp2-3 juta tergantung gaji kita berapa. Di semua dinas hampir begitu, itu memprihatinkan," jelasnya
Menurutnya, saat ini tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengawasi seluruh Kedinasan untuk menjaga para PJLP ini terlilit hutang.
Baca juga : DPRD Bakal Panggil Disdik Jakarta Terkait Cleansing Ribuan Guru Honorer
Lebih lanjut, Ida juga mengatakan ada pihak internal Kedinasan baik ASN maupun PJLP senior yang terlibat dalam praktek pinjaman uang dilapangan yang dilakukan PJLP ini.
"Nah ini ternyata ada keterlibatan beberapa pengawas yang memang dia tahu, yang mengawasi PJLP baru," ujarnya.
"Saya berharap ini tidak terjafi dan tidak ada lagi kawan-kawan kita PJLP untuk ngutang ke rentenir bunganya luar biasa," imbuh Ida.
Saat ini, Ida masih belum bisa merinci jumlah PJLP yang terjerat pinjol. Namun, dia menyebut sudah banyak laporan terkait hal itu dari PJLP yang ada di Jakarta.
”Hampir semua dinas ada. Walaupun tidak 100%, tapi banyak banget,” pungkas Ida. (P-5)
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah menawarkan sembilan proyek kepada Fauzi dan Ahmad Sugeng Santoso. Proyek tersebut mencakup komitmen fee 22%.
Anggota DPRD dari PDIP juga harus bisa melakukan advokasi pada kepentingan-kepentingan rakyat.
Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak memiliki asas kebermanfaatan dan hanya membuat gaduh.
Kejadian pemadaman listrik itu bertepatan dengan Penampahan Hari Raya Kuningan, ketika umat Hindu di Bali harus menyelesaikan perlengkapan persembahyangan di keesokan harinya.
Di Belanda, orangtua murid bisa dikenai denda dari mulai sebesar 100 euro (Rp1,8 juta) per hari bilamana anaknya tidak masuk sekolah.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved