Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendapat laporan banyaknya para Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pemprov DKI Jakarta yang terlilit hutang rentenir hingga pinjaman Online.
Ida mengatakan, para PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang ke para PJLP baru yang ada di hampir semua dinas di Jakarta.
"Hampir semua dinas ada, SDA (Sumber Daya Air), Bina Marga, jadi di mana ada anak baru (PJLP) selalu didekati," ujar Ida saat dikonfirmasi, Kamis (25/7).
Baca juga : Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Kembali Dibahas
Ida menjelaskan, laporan yang diterima para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta, hanya saja kartu ATM PJLP yang berhutang akan diminta oleh para rentenir tersebut.
"Jadi setiap bulan misalnya saya dapet dari rentenir itu Rp2-3 juta tergantung gaji kita berapa. Di semua dinas hampir begitu, itu memprihatinkan," jelasnya
Menurutnya, saat ini tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengawasi seluruh Kedinasan untuk menjaga para PJLP ini terlilit hutang.
Baca juga : DPRD Bakal Panggil Disdik Jakarta Terkait Cleansing Ribuan Guru Honorer
Lebih lanjut, Ida juga mengatakan ada pihak internal Kedinasan baik ASN maupun PJLP senior yang terlibat dalam praktek pinjaman uang dilapangan yang dilakukan PJLP ini.
"Nah ini ternyata ada keterlibatan beberapa pengawas yang memang dia tahu, yang mengawasi PJLP baru," ujarnya.
"Saya berharap ini tidak terjafi dan tidak ada lagi kawan-kawan kita PJLP untuk ngutang ke rentenir bunganya luar biasa," imbuh Ida.
Saat ini, Ida masih belum bisa merinci jumlah PJLP yang terjerat pinjol. Namun, dia menyebut sudah banyak laporan terkait hal itu dari PJLP yang ada di Jakarta.
”Hampir semua dinas ada. Walaupun tidak 100%, tapi banyak banget,” pungkas Ida. (P-5)
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Benny mengamini bahwa genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena penyumbatan saluran pembuangan air.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
KETUA Komisi D sekaligus Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyampaikan duka mendalam atas kejadian meninggal seorang pengemudi usai terjebak macet akibat banjir Jakarta.
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved