Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mendapat laporan banyaknya para Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Pemprov DKI Jakarta yang terlilit hutang rentenir hingga pinjaman Online.
Ida mengatakan, para PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang ke para PJLP baru yang ada di hampir semua dinas di Jakarta.
"Hampir semua dinas ada, SDA (Sumber Daya Air), Bina Marga, jadi di mana ada anak baru (PJLP) selalu didekati," ujar Ida saat dikonfirmasi, Kamis (25/7).
Baca juga : Sistem Jalan Berbayar di Jakarta Kembali Dibahas
Ida menjelaskan, laporan yang diterima para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta, hanya saja kartu ATM PJLP yang berhutang akan diminta oleh para rentenir tersebut.
"Jadi setiap bulan misalnya saya dapet dari rentenir itu Rp2-3 juta tergantung gaji kita berapa. Di semua dinas hampir begitu, itu memprihatinkan," jelasnya
Menurutnya, saat ini tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengawasi seluruh Kedinasan untuk menjaga para PJLP ini terlilit hutang.
Baca juga : DPRD Bakal Panggil Disdik Jakarta Terkait Cleansing Ribuan Guru Honorer
Lebih lanjut, Ida juga mengatakan ada pihak internal Kedinasan baik ASN maupun PJLP senior yang terlibat dalam praktek pinjaman uang dilapangan yang dilakukan PJLP ini.
"Nah ini ternyata ada keterlibatan beberapa pengawas yang memang dia tahu, yang mengawasi PJLP baru," ujarnya.
"Saya berharap ini tidak terjafi dan tidak ada lagi kawan-kawan kita PJLP untuk ngutang ke rentenir bunganya luar biasa," imbuh Ida.
Saat ini, Ida masih belum bisa merinci jumlah PJLP yang terjerat pinjol. Namun, dia menyebut sudah banyak laporan terkait hal itu dari PJLP yang ada di Jakarta.
”Hampir semua dinas ada. Walaupun tidak 100%, tapi banyak banget,” pungkas Ida. (P-5)
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Anggota DPRD DKI Kevin Wu mendesak percepatan investigasi kebakaran di Teluk Gong yang menewaskan 5 orang.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk disahkan menjadi perda.
ANGGOTA Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Pansus Raperda KTR) DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis, mengusulkan agar pengesahan Raperda KTR ditunda.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menilai, banjir rob kawasan pesisir Jakarta merupakan peringatan serius. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat penanganan.
BELAJAR dari peristiwa kebakaran Terra Drone, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ali Lubis, meminta agar pengawasan keamanan gedung dan bangunan di Jakarta diperketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved