Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
SIDANG praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung Rabu (3/7) berlanjut. Kali ini mengahdirkan saksi ahli Profesor Suhandi Cahya, ahli pidana dari Universitas Jayabaya Jakarta. Suhandi ada pada persidangan karena dihadirkan oleh tim kuasa hukum Pegi selaku pemohon.
Selain Suhandi, juga ada lima saksi lainnya, yakni Sumarsono alias Bondol yang merupakan paman Pegi, Dede Kurniawan teman Pegi di Cirebon dari 2015. Liga Akbar saksi yang mencabut BAP dan Agus bersama istrinya pemilik rumah proyek di Kota Bandung.
Dalam persidangan, hakim tunggal Eman Sulaeman memulai dengan menanyakanapakah saksi ahli mengenal Pegi atau ada hubungan keluarga dengan tersangka.
Baca juga : Kuasa Hukum Kumpulkan Bukti Ketidakterlibatan Pegi Setiawan dalam Pembunuhan Vina Cirebon
"Tidak, Yang Mulia," ucap Suhandi.
Eman Sulaeman kemudian menanyakan kepada saksi ahli, apakah dalam menetapkan tersangka harus ada dua alat bukti.
"Apakah dua alat bukti itu ditinjau dari segi kualitas atau kuantitas?," tanya Eman.
Baca juga : Pegi Setiawan Menyamar jadi Kuli Bangunan selama 8 Tahun
"Iya, harus dua-duanya, kualitas dan kuantitas, yang harus betul-betul yang punya konek dengan apa yang telah dilakukan oleh tersangka. Dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik," terang Suhandi.
Menurut Suhandi, sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka. Penyidik harus melakukan pemeriksaan secara lengkap dan dilakukan gelar perkara internal yang dapat dihadiri oleh pengacara calon tersangka.
Seseorang pun, dapat langsung dijadikan tersangka, jika tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.
Baca juga : Tersangka Pembunuh Vina Cirebon, Pegi Setiawan, Akan Jalani Tes Kebohongan Hari Ini
"Kalau dia tidak tertangkap tangan, harus ada laporan dari seseorang atau pengaduan yang memberikan alat bukti yang lengkap kepada penyidik," bebernya.
Hakim kemudian menanyakan terkait bagaimana prosedur penerbitan daftar pencarian orang (DPO) terhadap tersangka.
"Dalam hal penerbitan DPO apakah harus ada pemanggilan?" tanya hakim.
Baca juga : Tim Hukum Pegi Setiawan Hadirkan Lima Saksi pada Sidang Praperadilan
"Tentu harus ada pemanggilan minimum dua kali sesuai KUHAP, setelah kalau tidak ada datang dipanggil. Kewenangan dari penyidik, dia bisa menjemput si tersangka," tutur Suhandi.
Ruang sidang PN Bandung sempat riuh, saat dilaksanakan sidang praperadilan penetapan tersangka Pegi Setiawan. Momen itu terjadi saat Suhandi menjelaskan soal prosedur penetapan tersangka.
Saat itu, tim kuasa hukum Pegi selaku pemohon, menanyakan kepada Suhandi soal kliennya yang diduga jadi korban salah tangkap oleh Polda Jabar selaku termohon.
"Ahli, saya mau bertanya, sebelumnya Polda Jabar mengeluarkan ciri-ciri DPO Pegi Setiawan, namun orang yang ditangkap justru tidak sesuai dengan ciri-ciri yang dikeluarkan. Itu bagaimana?," tanya satu kuasa hukum Pegi.
"Itu salah tangkap Namanya," ucap Suhandi.
"Kalau salah tangkap, berarti penetapan tersangka harus digugurkan?" tanya kuasa hukum lagi.
"Iya, kalau salah tangkap maka penetapan tersangka harus digugurkan," jawab Suhandi lagi.
Jawaban Suhandi pun memecah keheningan ruang sidang. Pengunjung sidang lantas bertepuk tangan, suasana seketika riuh. Hakim tunggal Eman Sulaeman bahkan harus mengetuk palu sidang untuk meminta pengunjung agar diam.
Eman mengatakan, dia juga berkeinginan untuk tepuk tangan atas hal yang disampaikan ahli, namun ia menahan diri.
"Diam ya, tidak usah tepuk tangan. Saya juga ingin tepuk tangan, cuma saya tahan," ucap Eman.
Pernyataan Eman pun kembali memancing pengunjung untuk kembali tepuk tangan. Tepat pukul 12.00 WIB, Eman menskor sidang praperadilan untuk istirahat dan setelah istirahat sidang akan dilanjutkan kembali. (AN)
Keterangan ahli, seperti yang disampaikan oleh Prof Bambang Hero dan Prof Basuki Wasis, secara prinsipil merupakan bagian dari usaha untuk memenuhi hak atas keadilan.
Ahli dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan keyakinan hakim atas tindak pidana rasuah yang terjadi. Sidang nanti akan terbuka untuk umum.
Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku.
KPU Barito Utara sudah bertindak adil dengan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Barito Utara terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.
Ronny Talapessy, mengatakan, ada tanggal surat penugasan Erdianto yang berbeda. Keabsahan berkas yang dibawa pun dipertanyakan di dalam persidangan.
Herdiansyah mengatakan Bambang dituding memberikan keterangan palsu terkait estimasi kerugian negara dalam perkara tersebut.
Saya merasa cocok menggunakan layanan inDrive. Selain layanan yang baik, yang terpenting juga murah
Walikota Bandung menyampaikan apresiasi terhadap dimulainya kembali kegiatan musik bulanan di Bumi Sangkuriang.
BAZNAS melalui program Zmart telah berhasil membantu peningkatan usaha warung kelontong milik Fitri di Kota Bandung. Omzetnya tembus Rp17 juta per bulan.
Kecelakaan hebat sekitar pukul 18.50 WIB itu dipicu akibat truk boks mengalami rem blong saat berjalan di turunan jalan.
Salah satu puncak dari rangkaian kegiatan HAN adalah launching penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dijadwalkan pada 31 Juli 2025.
Maka urgensi relokasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung yang telah berdiri sejak 19 Maret 1983, sangat memerlukan dukungan Gubernur Jabar, Wali Kota Bandung serta instansi terkait.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved