Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
ANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi meminta kejujuran Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup terkait masih tingginya angka polusi udara khususnya pada akhir pekan. Ia menilai, sejauh ini Dinas LH hanya memaparkan alasan kendaraan bermotor sebagai penyebab polusi meningkat.
"Tapi kita selalu bertanya kenapa Sabtu dan Minggu itu polusi juga tinggi, orang kendaraan sepi, ini coba terbuka," ujar Politisi PKS itu kepada Media Indonesia, Rabu (26/6).
Ia meminta untuk solusi menekan polusi udara perlu adanya pembatasan hingga kajian secara scientific dan lebih jujur yang dilakukan Pemprov DKI, pasalnya hal itu guna membuktikan kebenaran terkait isu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikabarkan menyebabkan polusi.
Baca juga : DPRD Beri Waktu Pemprov DKI 3 Bulan, Cek Emisi Pabrik-Pabrik di Jakarta
"Sampai sekarang saya masih menuntut DLH lebih transparan dari mana polusi udara ini ada dan menjadi kota terkotor di dunia," jelasnya.
Selain itu, Dedi mengatakan pihaknya belum melihat upaya luar biasa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, khususnya terkait penyebab polusi yang semakin memburuk.
"Kita tidak bisa menyalahkan angin saja, kalau benar polusi itu dari negara tetangga, harus dibuktikan," jelasnya.
Baca juga : Pemprov DKI akan Perluas Kawasan Rendah Emisi di Jakarta
Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong pembangunan transportasi massal yang nyaman dan murah hingga terintegrasi dengan lahan park and ride agar mendorong Masyarakat bisa berlatih menggunakan transportasi umum.
Terpisah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memperketat pengawasan terhadap sumber emisi bergerak dan tidak bergerak sebagai langkah strategis untuk menekan angka polusi udara di Jakarta.
Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan selama periode tahun 2024, total akan dilaksanakan pengukuran aktif pada 68 cerobong dari berbagai sektor industri/jasa. Kini, pihaknya tengah menunggu hasil uji lab tersebut.
Baca juga : DPRD DKI Kritik Perubahan Nama Halte Transjakarta yang Tanpa Sosialisasi
"Pasca pengukuran dilakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Uji (LHU) yang dikeluarkan oleh Laboratorium Terakreditasi sebagai pelaksana pengukuran cerobong," jelasnya kepada Media Indonesia, Rabu (26/6).
Ia menjelaskan, evaluasi dilakukan dengan menyandingkan LHU terhadap parameter baku mutu dari peraturan penetapan baku mutu sesuai jenis industri/kegiatan. Bagi kegiatan yang hasil ujinya melebihi baku mutu akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Terkait penurunan kualitas udara yang terjadi akhir-akhir ini, Asep menjelaskan bahwa menurut hasil analisis model HYSPLIT dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yang dilakukan oleh Tim Ahli IPB menunjukkan bahwa dalam dua hari terakhir, angin dominan berasal dari arah Timur dan Timur Laut.
Baca juga : Angkutan Umum Harus Bersih Dari Atribut Kampanye
HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) adalah model yang digunakan untuk mensimulasikan pergerakan dan penyebaran polutan di atmosfer, membantu dalam memahami sumber dan dampak polusi udara.
Asep menambahkan, bahwa perubahan perilaku masyarakat dengan beralih menggunakan transportasi publik, bersepeda, dan berjalan kaki untuk mobilisasi jarak dekat juga upaya yang dapat memperbaiki kualitas udara Jakarta.
“Itu juga kami kampanyekan. Selain itu, upaya jangka pendek juga kita tempuh dengan mengimbau pengelola gedung-gedung tinggi memasang water mist dan memperketat uji emisi kepada pemilik kendaraan bermotor di Jakarta,” tegas Asep.
Dalam jangka panjang, DLH DKI akan meningkatkan jumlah titik pemantauan kualitas udara di seluruh wilayah Jakarta. Data dari pemantauan ini akan digunakan untuk mengidentifikasi sumber utama polusi dan mengambil tindakan yang lebih efektif.
“Dengan upaya-upaya tersebut, kami optimis bisa terus memperbaiki kualitas udara demi kesehatan dan kenyamanan seluruh warga Jakarta," pungkas Asep. (Far/Z-7)
RIBUAN warga antusias memadati Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dalam perayaan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 DKI Jakarta, Minggu (22/6).
Program BPJS hewan diperuntukkan bagi pemilik hewan yang taraf ekonominya kurang mampu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk memperbaiki Parung Panjang.
Sebanyak 29 RT di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terendam banjir pada Rabu (18/6) dini hari.
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan ke Bali bertemu Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Jayasabha, Denpasar, Jumat sore (13/6) membahas kerja sama subway
HIMPUNAN Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta mendukung penuh upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai target masuk dalam 50 besar kota global.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved