Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEJUMLAH anggota DPRD DKI Jakarta menerima audiensi bersama warga yang tergabung dalam Koalisi IBUKOTA Tuntut Pengendalian Polusi Udara Jakarta.
Usai mendengarkan penjelasan para warga yang duduk bersama dalam ruangan rapat DPRD, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut masalah polusi udara di Ibu Kota.
"Kami sepakat segera mengajukan pansus untuk bicara khusus masalah polusi di DKI Jakarta, itu adalah salah satu hal konkret yang DPRD bisa lakukan," kata Wibi Andrino di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8).
Baca juga: Punya Pemantau Kualitas Udara Rp7 Miliar, Pemprov DKI Didorong Lebih Transparan
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD. Anggota Pansus paling banyak dibentuk atas 25 orang, terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
Wibi berujar, jika dibentuk nanti, pansus DPRD akan mendalami sejauh mana kebijakan Pemprov DKI dalam mengendalikan kualitas udara di Jakarta, mulai dari upaya pengurangan kendaraan bermotor dengan penataan jalur pedestrian untuk pejalan kaki, evaluasi jalur sepeda, hingga peningkatan penggunaan transportasi publik.
Baca juga: Koalisi Ibukota Demo Buruknya Polusi Udara Jakarta, Ini Tuntutannya
Selain itu, DPRD ingin mengetahui apa langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI dalam menjalankan uji emisi kendaraan bermotor hingga penegakan hukum kepada pelaku pencemaran udara.
"Ini hal vital yang harus kita lakukan bersama. Hari ini sudah sampai mana data-data yang sudah dimiliki Pemprov DKI Jakarta? Kita meminta untuk adanya audit jelas seberapa banyak kendaraan bermotor yang hari ini belum uji emisi seberapa banyak industri hari ini, PLTU dan lain sebagainya yang adalah sumber dari polutan," urai Wibi.
Sejumlah warga pada hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, dilanjutkan dengan audiensi bersama Anggota DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD.
Terdapat empat tuntutan yang disuarakan koalisi ini. Salah satunya adalah meminta pemerintah berhenti memberikan solusi palsu dalam upaya memulihkan kualitas udara Jakarta. (Far/Z-7)
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Kualitas udara Jakarta bukan hanya soal isu lingkungan, tapi juga soal kesehatan publik dan stabilitas ekonomi di wilayah urban.
Penelitian terbaru menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara partikel halus (PM2.5) dapat menyebabkan fibrosis miokard.
Kondisi paling memprihatinkan ditemukan pada PT SBJ yang memiliki 12 tungku peleburan untuk kapasitas 8.816 ton per tahun, namun sama sekali tidak memiliki cerobong.
Peneliti dari University of Technology Sydney mengungkap debu bulan tidak seberbahaya polusi udara di jalanan.
Mengutip data WHO, 99% populasi dunia kini menghirup udara yang sudah melewati batas aman, dengan kualitas udara dalam ruangan bisa lima kali lebih buruk dari udara luar.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved