DPRD Usul Bentuk Pansus Polusi Udara Jakarta

SEJUMLAH anggota DPRD DKI Jakarta menerima audiensi bersama warga yang tergabung dalam Koalisi IBUKOTA Tuntut Pengendalian Polusi Udara Jakarta.

Usai mendengarkan penjelasan para warga yang duduk bersama dalam ruangan rapat DPRD, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengusulkan adanya pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut masalah polusi udara di Ibu Kota.

"Kami sepakat segera mengajukan pansus untuk bicara khusus masalah polusi di DKI Jakarta, itu adalah salah satu hal konkret yang DPRD bisa lakukan," kata Wibi Andrino di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/8).

Baca juga: Punya Pemantau Kualitas Udara Rp7 Miliar, Pemprov DKI Didorong Lebih Transparan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD. Anggota Pansus paling banyak dibentuk atas 25 orang, terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Wibi berujar, jika dibentuk nanti, pansus DPRD akan mendalami sejauh mana kebijakan Pemprov DKI dalam mengendalikan kualitas udara di Jakarta, mulai dari upaya pengurangan kendaraan bermotor dengan penataan jalur pedestrian untuk pejalan kaki, evaluasi jalur sepeda, hingga peningkatan penggunaan transportasi publik.

Baca juga: Koalisi Ibukota Demo Buruknya Polusi Udara Jakarta, Ini Tuntutannya

Selain itu, DPRD ingin mengetahui apa langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI dalam menjalankan uji emisi kendaraan bermotor hingga penegakan hukum kepada pelaku pencemaran udara.

"Ini hal vital yang harus kita lakukan bersama. Hari ini sudah sampai mana data-data yang sudah dimiliki Pemprov DKI Jakarta? Kita meminta untuk adanya audit jelas seberapa banyak kendaraan bermotor yang hari ini belum uji emisi seberapa banyak industri hari ini, PLTU dan lain sebagainya yang adalah sumber dari polutan," urai Wibi.

Sejumlah warga pada hari ini menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, dilanjutkan dengan audiensi bersama Anggota DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD.

Terdapat empat tuntutan yang disuarakan koalisi ini. Salah satunya adalah meminta pemerintah berhenti memberikan solusi palsu dalam upaya memulihkan kualitas udara Jakarta. (Far/Z-7)