Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengusulkan agar pemberian insentif tambahan kepada para petugas lapangan di jajaran ASN Pemprov DKI. Insentif tambahan itu untuk mengantisipasi penyakit yang dapat ditimbulkan dari dampak buruk polusi udara.
"Untuk itu saya mengusulkan agar para petugas di lapangan yang notabene profesi rentan terdampak paparan polutan mendapatkan insentif," kata Prasetio saat dikonfirmasi, Minggu (13/8).
para petugas yang diusulkan memperoleh insentif adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas), petugas Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan profesi lainnya di bidang pelayanan masyarakat yang sehari-hari bekerja di jalan.
Baca juga: Pakar Iklim: Cuaca Musim Kemarau Picu Tingginya Polusi Udara
Menurut Pras, sapaan akrabnya, polusi udara yang kian parah akhir-akhir ini dapat memengaruhi kesehatan para petugas yang sehari-hari bekerja di luar ruangan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mereka dibekali bonus yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan. Insentif itu dapat dianggarkan di APBD DKI Jakarta 2024.
"Saat ini mungkin mereka masih sehat dan tegap. Kita tidak mengetahui bagimana kondisi kesehatan jangka panjang mereka karena paparan polutan yang berlebihan," ujarnya.
Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Kian Buruk, KLHK Serahkan Opsi WFH ke Perusahaan
Di sisi lain, Pemprov DKI telah menetapkan plafon kebijakan APBD 2024 senilai Rp81 triliun yang nantinya akan dibahas oleh komisi-komisi di DPRD dengan Pemprov DKI.
"Harapan saya insentif itu bermanfaat sebagai pencegahan dengan menambah asupan makanan kaya gizi, vitamin, hingga obat-obatan," jelas politikus PDIP itu.
Ia pun menegaskan, Pemprov DKI harus fokus menangani masalah-masalah yang mendesak dalam proses penyusunan APBD tahun depan.
"Banyak pekerjaan di Jakarta yang lebih penting dan perlu mendapat penanganan segera. Salah satunya menangani masalah polusi udara Ibukota yang semakin memburuk belakangan ini," tandasnya. (Z-11)
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian polusi udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah.
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Aktivitas membakar sampah merupakan salah satu pemicu utama memburuknya polusi di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
Penelitian terbaru mengungkap polusi udara telah ada sejak Kekaisaran Romawi Kuno.
Konsentrasi partikel halus () di Tangerang Selatan kerap melampaui ambang batas aman yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved