Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PENGAMAT iklim dan lingkungan dari Universitas Gadjah Mada Emilya Nurjani mengungkapkan bahwa musim kemarau bisa berpengaruh pada tingkat pencemaran udara. Ia menerangkan, curah hujan dan kecepatan angin yang rendah di musim kemarau bisa memperburuk tingkat kualitas udara di musim kemarau.
“Secara teori memang benar, karena jika ada hujan maka gas hasil pembakaran akan larut dengan air dan diturunkan ke permukaan sehingga udara kembali bersih. Dengan kondisi sekarang di mana sudah lama tidak hujan dan kelembaban juga cukup rendah, keberadaan gas tadi jadi banyak,” terangnya, Jumat (11/8).
Meski demikian, ia menekankan bahwa cuaca dan iklim bukan menjadi satu-satunya penyebab tingginya angka pencemaran udara. Ada faktor lain seperti sarana transportasi, industri, hingga permasalahan sampah ikut berkontribusi pada persoalan ini.
Baca juga: Pemerintah Perlu Susun Kebijakan Strategis untuk Pengendalian Pencemaran Udara
“Kecenderungannya di musim penghujan kualitas udara lebih bagus dibanding musim kemarau, tapi pada saat pandemi kita melihat bahwa kualitas udara juga cukup baik bahkan saat musim kemarau. Jadi itu bukan satu-satunya variabel, meskipun musim penghujan tetap jika sumber pencemaran cukup tinggi maka kualitas udara bisa buruk juga,” imbuhnya.
Emilya menuturkan, untuk melakukan antisipasi dari dampak udara buruk, masyarakat dapat memantau kualitas udara melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang diperbarui setidaknya satu kali dalam sehari.
Baca juga: KLHK Dukung Tilang Bagi Kendaraan Belum Uji Emisi
ISPU digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya.
Perhitungan ISPU dilakukan pada 7 parameter yakni PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC. PM2.5 yang merupakan penambahan baru, menurut Emilya, penting untuk dipantau karena berbahaya bagi kesehatan.
“Baru ditambahkan karena ternyata disinyalir akan berpengaruh pada kesehatan manusia. PM2,5 bisa masuk ke dalam saluran hidung, kalau sudah sampai paru-paru akan susah untuk keluar,” terangnya.
Selain itu, perubahan pada gaya hidup menurutnya tetap menjadi solusi yang baik untuk mengatasi masalah pencemaran udara. Menggunakan transportasi umum dan menghindari pengolahan sampah dengan cara membakar menjadi langkah penting yang perlu diambil di kalangan masyarakat.
“Menanam pohon juga menjadi salah satu cara yang baik. Selain berfungsi sebagai peneduh, pohon yang ditanam di tepi jalanan sebisa mungkin dapat mengikat gas-gas berbahaya yang mengancam kesehatan,” pungkas dia. (Ata/Z-7)
BMKG memprediksi bahwa musim kemarau 2024 akan mirip seperti tahun lalu yang dihantui kekeringan.
Mata Air Uiasa di NTT menjadi sumber air bagi masyarakat Hansisi yang mengalami kekeringan selama musim kemarau.
BMKG menyampaikan, sebanyak 79% wilayah zona musim Indonesia masuk musim kemarau.
Pemerintah Kalimantan Selatan menggelar salat istisqa menyusul parahnya kondisi kemarau di wilayah tersebut.
KRISIS air bersih mulai dialami warga di Kampung Cicurubung, Desa Cipacing, Kecamatan Pageurageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Krisis air sangat berdampak bagi warga.
INDONESIA menyatakan kesiapannya untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau 2023. Ini strategi pemerintah.
Di titik pemberangkatan, peserta melakukan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap kelestarian lingkungan.
Roda perekonomian harus terus berputar dengan tidak mengabaikan ekosistem lingkungan.
Para anggota menanam 50 bibit pohon Flamboyan di kawasan BSD City East Vara, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya netralitas karbon.
Kesadaran akan kelestarian lingkungan menjadi pemicu utama untuk gen z dan milenial memilih kendaraan rendah emisi.
Pelaku hilirisasi nikel di Indonesia juga terus berupaya meningkatkan pemenuhan persyaratan ketat yang diterapkan Pemerintah Indonesia.
Perlu dilakukan pendataan kondisi warga yang masih melakukan aktivitas buang air besar sembarangan (BABS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved