Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyerahkan kebijakan work from home (WFH) kepada lembaga dan perusahaan masing-masing di tengah kian buruknya kualitas udara Jakarta.
Untuk mengambil keputusan opsi WFH atau tidak, manajemen kantor bisa mengacu pada status kualitas udara Jakarta. Kualitas udara tersebut dapat dipantau dari sejumlah situs web dan platform.
Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, Sigit Reliantoro, di Jakarta, Jumat (11/8), mengatakan, alternatif opsi mungkin saja mengadopsi kebijakan dari Pemprov DKI. Namun KLHK mungkin bisa mempersiapkan sarana untuk mengambil keputusan," kata Sigit.
Baca juga: KLHK Dukung Tilang Bagi Kendaraan Belum Uji Emisi
Menurut dia, musim kemarau menjadi salah satu faktor buruknya kualitas udara Jakarta.
"Jadi informasi kualitas udara tadi kan sudah tersedia di berbagai website. Mohon itu digunakan untuk manajemen masing-masing menentukan apakah perlu WFH atau tidak, karena tidak setiap hari fenomenanya terjadi," jelasnya. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, juga menyampaikan sejumlah imbauan kepada warga untuk menyikapi kualitas udara buruk di daerah Jabodetabek. Warga diimbau melakukan tindakan preventif dengan memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan, dan mengecek status kualitas udara harian melalui laman yang disediakan.
Baca juga: Pakar Iklim: Cuaca Musim Kemarau Picu Tingginya Polusi Udara
"Kami juga dari pemerintah mengimbau kepada seluruh warga Jakarta untuk mengecek kondisi udara saat ini, mungkin juga tiap harinya bisa dicek melalui berbagai macam aplikasi. Ada JAKI, Ispunet LHK, dan website BMKG," ujar Asep. (Ssr/Z-7)
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Menteri LHK, Siti Nurbaya telah menugaskan seluruh eselon 1 hadir di tiap provinsi untuk melaksanakan penanaman pohon.
TERKAIT dengan kualitas udara buruk di DKI Jakarta, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu meminta untuk Pemerintah DKI Jakarta menjalankan perintah hakim
MASALAH pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pelibatan publik diperlukan agar kebijakan strategis yang dicanangkan dapat
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pencemaran udara telah menjadi krisis yang terjadi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya.
DINAS Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta meminta supaya semua bengkel mobil dan motor di Ibu Kota wajib menyediakan alat pelayanan dan tempat uji emisi. Layanan itu dibuka
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved