Plafon APBD DKI Jakarta 2024 Ditetapkan Rp81,5 Triliun

BADAN Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp81,58 triliun. Keputusan tersebut dibuat usai Banggar melakukan rapat pada Rabu (9/8) malam.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan nominal itu merupakan muncul dari hasil pembahasan serta pendalaman di rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DPRD dan Pemprov DKI pada (21/8) mendatang dan pendalaman di Komisi.

“Kita setujui, ya. Badan Anggaran bersama eksekutif telah menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2024. Nanti pendalamannya setelah MoU di Komisi-komisi,” kata Prasetio dikutip dari keterangan resmi DPRD DKI, Kamis (10/8).

Pras, sapaan akrabnya, berharap Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran sebaik mungkin, terutama untuk enam program prioritas, yakni penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, antisipasi dampak ekonomi, serta penguatan nilai demokrasi.

Sementara, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata memaparkan pendapatan di sepanjang 2024 diproyeksikan sebesar Rp72,32 triliun.

“Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,36 triliun, Pendapatan Transfer Rp19,25 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp722,12 miliar. Serta dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,23 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,82 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp5,41 triliun,” tandasnya. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika