Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni berharap agar operasi lalu lintas dengan sandi 'Operasi Patuh Jaya 2023' bisa meminimalisir permasalahan lalu lintas di Ibu Kota.
Menurut Sahroni, Jakarta memiliki permasalahan lalu lintas yang unik, terkait dengan fungsinya sebagai pusat mobilitas masyarakat dan pemerintahan.
“Tentunya saya sangat mendukung dilaksanakannya Operasi Patuh Jaya oleh Polda Metro Jaya tahun ini," katanya.
Baca juga: 15.588 Pelanggar Lalin Ditilang dalam Operasi Patuh
"Saya harapkan operasi ini dapat meminimalisir berbagai permasalahan lalu lintas di ibu kota yang tentunya kompleks dan bermacam-macam, mengingat Jakarta memang merupakan pusat mobilitas masyarakat dan pemerintahan," papar Sahroni dalam keterangannya, Rabu (12/7).
Anggota Dewan dari Dapil DKI Jakarta ini pun mendukung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang menggelar operasi lalu lintas dengan sandi "Operasi Patuh Jaya 2023" berfokus pada penertiban fungsi lalu lintas.
Soroti Masalah Balap Liar
Ada 14 pelanggaran lalu lintas yang menjadi target sasaran operasi ini, Sahroni juga menyoroti permasalahan lain, seperti aksi balap liar yang masih kerap terjadi di jalanan Jakarta.
Baca juga: Pemprov DKI Uji Coba Pengaturan Jam Kerja ASN
“Kita sering melihat balap liar masih meresahkan warga, jadi ini kita minta ditertibkan," ucap Sahroni.
"Saya yakin Polda Metro Jaya beserta jajarannya akan bertindak secara maksimal untuk mengurangi kegiatan yang sangat membahayakan keselamatan ini,” jelasnya.
Baca juga: Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Kemenhub Imbau Masyarakat Beralih ke Transportasi Umum
Politikus Fraksi Partai NasDem ini mengingatkan jajaran Polda Metro Jaya agar menghindari pungli dan menjalankan tugas sesuai aturan.
“Saya tidak ingin dengar ada lagi cerita anggota berani cari-cari kesalahan, apalagi pungli di jalan. Pokoknya pengguna jalan harus patuhi aturan lalu lintas, dan polisi juga tak boleh pungli,” tuturnya. (RO/S-4)
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
MKD DPR RI memutuskan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI selama 4 bulan.
MKD DPR RI memutuskan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik.
MKD DPR membeberkan alasan lima anggota DPR dinonaktifkan, mulai dari pernyataan kontroversial hingga aksi joget saat Sidang Tahunan 2025.
Proses etik kelima anggota ini harus jadi momentum untuk memulai reformasi parlemen agar semakin representatif.
MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadap Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved