Sabtu 14 Januari 2023, 10:37 WIB

PSI Dorong Pelaku Dugaan Korupsi Bansos DKI Dihukum Berat

Mediaindonesia.com | Megapolitan
PSI Dorong Pelaku Dugaan Korupsi Bansos DKI  Dihukum Berat

Dok PSI
Juru Bicara Bidang Hukum DPP PSI, Ariyo Bimmo

 

PARTAK Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam keras dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) pada 2020 senilai Rp2,85 triliun di DKI Jakarta. PSI mendesak dilakukan proses hukum untuk mereka yang terlibat.

“Melakukan korupsi dari dana bansos adalah hal sangat keji dan tidak berperi kemanusian. Bayangkan, dana untuk rakyat yang sangat membutuhkan malah masuk ke kantong sendiri. Aparat hukum, terutama KPK, harus segera bergerak. Mereka yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya,” kata Juru Bicara DPP PSI, Ariyo Bimmo, dalam keterangan tertulis. 

Ia menambahkan, hukuman seumur hidup pantas diberikan kepada mereka yang terlibat untuk memperlihatkan negara tidak main-main dalam pemberantasan korupsi. 

“Ini saatnya membukti bahwa negara hadir dalam pemberantasan korupsi. Kalau lembek, jangan heran jika akan kembali terulang di masa mendatang. Semua elemen masyarakat juga harus mengawai proses hukumnya,” tegas Bimmo. 

Dugaan korupsi bansos ini dibeberkan oleh seorang pegiat sosial media,Rudi Valinka, di akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 siang. Menurut dia, Pemprov DKI kala itu hendak menanggulangi pandemi Covid-19 dengan manyalurkan bansos senilai Rp2,85 triliun dalam bentuk sembako. 

Lewat program itu, Rudi menyebutkan, Dinas Sosial DKI menunjuk tiga rekanan untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp2,85 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

Rudi juga menyebut rilis daftar vendor dan suplier pengadaan bansos Pemprov DKI. Dalam daftar tersebut, terdapat beberapa vendor dan suplier yang bukan berlatar belakang penyedia bahan makanan, melainkan pengelola parkir hingga kontraktor bangunan.

"Tweet @kurawa ini bentuk kegemasan masyarakat. Kita perlu apresiasi dan dorong masyarakat untuk terus bersuara untuk memberantas korupsi. Sudah sesuai UU Topikor," pungkas Bimmo. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Yulius Satria W

Warga Kelurahan Pejaten Timur Menunggu Normalisasi Kali Ciliwung

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 05 Februari 2023, 11:48 WIB
"Ya sudah selesai untuk pembebasan lahan. Tapi kan kita memang menunggu...
MI/Ramdani

Pajero Purnawirawan Polisi Diganti Warna usai Tabrak Mahasiswa UI, dari Hitam ke Putih

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 05 Februari 2023, 10:35 WIB
PURNAWIRAWAN polisi Eko Setio Budi Wahono, mengubah cat mobilnya setelah insiden kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI, Hasya Attalah...
dok.ist

Kajol Indonesia Bantu Pendidikan untuk Driver Ojol Janda di Depok

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 05 Februari 2023, 05:05 WIB
KOMUNITAS Ojol (Kajol) Indonesia Dukung Ganjar memberikan bantuan pendidikan dan  paket sembako kepada pengemudi ojol janda di Depok,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya