Bahtiar Dinilai Cocok Jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta

FIGUR penjabat (Pj) pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi perbincangan hangat saat ini. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar dinilai merupakan figur yang ideal sebagai PJ Gubernur DKI, pada Oktober mendatang.

“Ini sesuai dengan pengalaman. Beliau (Bahtiar) pernah menjadi Direktur Politik, Direktur Ormas, juga Kapuspen Kemendagri. Kemendagri merupakan modal yang baik untuk membangun komunikasi yang humanis dengan seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta,” kata Anggota DPD RI 2019-2024 Dapil DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie, dalam keterangan resmi, Rabu (7/9). 

Mantan Ketua DKPP 2012-2017 itu juga berpendapat, tantangan yang dihadapi DKI Jakarta ke depan begitu kompleks. Terlebih, DKI Jakarta merupakan barometer politik nasional, maka stabiltas politik perlu dijaga pada masa transisi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Daerah Khusus Ekonomi.

Baca juga: Bahtiar Disebut Penuhi Kriteria Jadi Pj Gubernur Jakarta 

Anggota DPD RI 2019-2024 Dapil DKI Jakarta itu menambahkan PJ Gubernur DKI Jakarta harus mampu menjaga stabilitas politik maupun sosial, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik.

“Bahtiar sudah memiliki pengaman sebagai PJ Gubernur Kepulauan Riau. Dengan pengalamannya, dia diharapkan dapat membangun komunikasi, baik dengan DPRD DKI Jakarta, jajaran internal Pemerintak DKI Jakarta maupun sebagai perpanjangan pemerintah pusat," tambahnya.

Jimly menilai sosok Bahtiar sebagai seorang ASN yang memegang teguh sikap netral dengan kinerja dan berhasil menginisiasi program-program kebangsaan. Sehingga sosoknya dapat diharapkan dapat mengemban amanah Pemerintah pusat dan dapat diterima semua pihak.

“Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, Tapi itu juga kembali kepada keputusan Presiden yang sebelumnya melalui proses profiling TPA Mendagri sesuai regulasi Pj Gubernur," pungkasnya. 

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (31/8), mengaku belum menerima masukan nama-nama kandidat Pj. Gubernur DKI Jakarta.

Mendagri juga memastikan bahwa Pj Gubernur Jakarta memiliki kriteria netral, profesional, dan berpengalaman. Hal itu mengingat DKI Jakarta merupakan provinsi penting sebagai ibu kota negara.

Sebelumnya, telah beredar sejumlah nama yang akan menggantikan Anies Baswedan mendatang. Mereka di antaranya Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, dan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Politik Juri Ardiantoro.

Pendapat senada diutarakan Ketua Badan Kerja sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni. Ia mengatakan PJ Gubernur Jakarta harus sosok yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk memajukan Jakarta.

“Pj Gubernur DKI tentu harus orang yang memiliki integritas dan komitmen yang kuat untuk kemajuan Jakarta. Terutama kita tahu bahwa status Jakarta saat ini bukan lagi Ibu Kota dan akan bermetamorfosa jadi kota global,” ujar Sylvi. 

Lebih lanjut, Senator Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta ini menuturkan, kurang lebih dua tahun masa jabatan Pj Gubernur DKI ke depan bisa disebut sebagai masa transisi dari Ibu Kota Negara menjadi Kota Global. Menurutnya, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pj Gubernur.

“Mau atau tidak, nantinya Pj akan punya tanggung jawab besar mengawal program Gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Kan ketentuannya, antara lain bahwa Pj harus melanjutkan karena milestone Jakarta sudah jelas,” pungkasnya. (RO/OL-1)