Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
INSPEKTORAT Provinsi DKI Jakarta mengungkap bahwa pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) minim akan mitigasi resiko.
"Kemungkinan belum diperkirakan atas mitigasi risiko, ini menjadi masukan juga terkait pembangunan JIS ini," kata Astri Gupita, selaku perwakilan Inspektorat DKI Jakarta pada rapat Komisi B DPRD DKI, Selasa (2/8).
Dirinya melanjutkan, dari tahap perencanaan perlu ada mitigasi risiko yang komprehensif sehingga tidak ada lagi kejadian terulang. Hal lantaran dari paparan Jakpro sebagai penanggung jawab JIS belum adanya mitigasi resiko.
"Dari tahap perencanaan perlu ada mitigasi risiko yang komprehensif sehingga tidak ada lagi kejadian terulang," ujarnya.
Baca juga: Begini Kata Jakpro soal Pagar Pembatas JIS yang Roboh
Sebelumnya PT Jakpro menyatakan insiden pagar pembatas tribun JIS yang ambruk pada grand launching Minggu (24/7), menjadi pelajaran berharga.
Namun demikian, PT Jakpro memberi penjelasan bahwa pagar pembatas tersebut memang tidak diperuntukan dinaiki oleh penonton.
"Sangat disayangkan bahwa malam kejadian karena eforia dan antusiasme yang sangat tinggi mengakibatkan fungsi pagar pembatas tidak digunakan sebagaimana mestinya," ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT Jakpro, Nadia Diponsajoyo, Selasa (26/7)). (OL-4)
KPK akan memeriksa barang mewah milik Kepala Bidang Pengendali dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Massdes Arouffy.
Jika melanggar, sanksi terhadap ASN akan diputuskan oleh Inspektorat.
INSPEKTORAT Provinsi DKI mulai membahas sanksi yang akan dijatuhkan kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat, Mustajab. Sanksi itu terkait dengan dugaan
Pemprov Sumut akan memerketat pengawasan penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, menyebutkan riksus merupakan tindak lanjut aduan masyarakat. Mereka terindikai menyelahgunakan wewenang.
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved