Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
SEBANYAK 11 kepala desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjalani pemeriksaan khusus (riksus) Inspektorat Daerah. Mereka yang diperiksa dilaporkan masyarakat karena diduga terindikasi menyalahgunakan anggaran keuangan desa dan wewengan.
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, menyebutkan riksus merupakan tindak lanjut aduan masyarakat. Selama berjalannya tahun ini, sebut Endan, ada 11 kepala desa yang menjalani pemeriksaan khusus.
"Riksus terhadap kepala desa dilakukan karena adanya aduan dari masyarakat. Selama tahun ini sampai sekarang ada 11 kepala desa yang dilakukan riksus," kata Endan kepada Media Indonesia, Senin (29/5).
Sebanyak 11 kepala desa yang diperiksa di antaranya Desa Sabandar Kecamatan Karangtengah, Desa Sukajadi Kecamatan Karangtengah, Desa Sukaratu Kecamatan Gekbrong, dan Desa Sukamaju Kecamatan Cianjur. Proses pemeriksaan terhadap para kepala desa sudah berjalan.
"Pada intinya, kami merekomendasikan mereka harus mengembalikan anggaran ke kas desa. Saat ini prosesnya sedang berjalan," tegas Endan.
Baca juga: Relawan Anies Laporkan Paguyuban Kades Brebes Deklarasi Ganjar
Jenis dugaan penyalahgunaan keuangan desa misalnya anggaran program ketahanan pangan. Dari sisi anggaran, program ketahanan pangan dialokasikan sebesar 20% dari total dana desa.
"Misalnya, seharusnya dana program ketahanan pangan itu sebesar Rp10 juta. Nah yang diberikan kepada masyarakat itu Rp2 juta. Berarti ada Rp8 juta yang tak disalurkan. Makanya, yang Rp8 juta itu kami sarankan dikembalikan ke kas desa," terangnya.
Dari sisi wewenang, kata Endan, sejatinya kepala desa itu terlebih dulu berkoordinasi dengan masing-masing ketua RW. Langkah itu perlu dilakukan untuk menyerap masukan berkaitan dengan potensi program ketahanan pangan di wilayah.
"Kan program ketahanan pangan itu untuk memberdayakan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat disesuaikan dengan potensi di wilayah. Misalnya di satu daerah itu potensinya ikan air tawar tapi terkendala distribusi air. Nah, anggaran itu bisa digunakan juga misalnya membangun jaringan irigasi. Kalau misalnya ternak domba tapi terkendala kandang, bisa nanti dibangun kandangnya," tuturnya.
Namun kondisi di lapangan tidak seperti itu. Anggaran program ketahanan pangan terkesan digulirkan tanpa perencanaan.
"Harusnya diatur dulu kriterianya, lalu dituangkan dalam Perdes-nya (peraturan desa)," ujarnya.
Secara keseluruhan, kata Endan, selama tahun ini hingga sekarang sudah ada 51 kepala desa yang diperiksa. Selain riksus terhadap 11 kepala desa, terdapat juga 40 kepala desa yang menjalani pemeriksaan reguler.
"Kalau yang reguler itu pemeriksaan rutin sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan," pungkasnya. (Z-10)
Warmono mengatakan ancaman tersebut disampaikan melalui sambungan telepon pada Rabu (18/6) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.
WARGA Desa Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah daerah menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa mereka.
KEPALA Desa/Kelurahan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, antusias melaksanakan Inpres No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi menggelar Sekolah Antikorupsi yang diikuti 7.810 kepala desa se-Jawa Tengah.
DUA orang kepala desa berinisial A dan perangkat desa berinisial T dinyatakan bersalah atas kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
Warga Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggrebek rumah kepala desa mereka yang diduga hidup bersama tanpa nikah dengan seorang perempuan.
Sedangkan beras SPHP ada subdisi dari pemerintah. Artinya, masyarakat harus menebus pembelian beras tapi dengan harga terjangkau.
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Momen Hari Anak Nasional (HAN) di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dihebohkan beredarnya video aksi duel pelajar. Tragisnya, satu orang pelajar meninggal dunia.
Pengecekan ke lapangan melibatkan pihak kepolisian.
Pemerintah tengah mengusung konsep transformasi pendidikan yang mendorong proses pengembangan, pembaruan, dan penyesuaian paradigma baru sesuai tuntutan zaman.
Sejak pagi terjadi antrean panjang para pelamar di sepanjang bahu ruas jalan protokol tersebut. Panjang antrean mencapai 200 meter lebih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved