Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PELAKSANA Tugas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati telah melaporkan Kasie Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Ngabila Salama kepada Inspektorat DKI Jakarta yang pamer gaji di media sosial.
Ani mengatakan Dinkes juga telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta atas masalah ini.
Sebelum melaporkan ke Inspektorat, Ani mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap Ngabila.
"Ya sudah diproses, diperiksa. Kita sedang berkoordinasi dengan inspektorat dan BKD. kita tunggu proses selanjutnya," kata Ani ditemui usai mendampingi Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Puskesmas Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (23/5).
Baca juga: Cegah Flexing dan Korupsi, Inspektorat Edukasi Pejabat Dan Pasangannya
Sanksi, lanjutnya, tidak bisa begitu saja langsung dijatuhkan. Sanksi terhadap ASN diputuskan oleh Inspektorat. Ia pun menegaskan menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat. Oleh karenanya hingga kini Ngabila masih aktif bekerja.
"Tidak bisa semudah itu. Kita lihat aturan-aturannya seperti apa. Apa yang melanggar. Dinkes tidak bisa sendirian," tegasnya.
Baca juga: Kepala Seksi di Dinas Perumahan Jakarta Dinonaktifkan Akibat Flexing
Sebelumnya, warganet di Twitter mengecam Kasie Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Ngabila Salama karena menyebut gajinya. Dalam cuitannya, Ngabila mengaku mendapat gaji dan tunjangan total Rp34 juta per bulan.
Untuk itu, ia meminta orang tidak mempersoalkan kedekatannya dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kedekatannya dengan Menkes karena ia termasuk pihak yang mendukung RUU Kesehatan.
Ia tidak ada niat menjilat Menkes. Ngabila menjelaskan, jika ia ingin cepat naik jabatan, pihak yang harus didekati justru adalah atasannya di Dinkes DKI. (Z-6)
Masih ada sepekan lagi waktu PSBB yang tersisa untuk DKI agar mampu menurunkan angka Rt hingga di bawah 1 yang artinya tidak ada penularan dari orang yang terpapar covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangan resminya menyebut dari 7.050 kasus positif covid-19 terdapat 1.807 pasien yang dinyatakan sembuh.
H-3 berakhirnya masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap ketiga di Jakarta, kasus positif covid-19 bertambah 111 orang.
Fraksi PSI DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta tidak mengendurkan pemeriksaan dan sistem layanan kesehatan di DKI Jakarta meski masa PSBB sudah berakhir pada 4 Juni mendatang
Pemprov DKI Jakarta memberikan informasi perkembangan terbaru mengenai kasus covid-19. Per 2 Juni, pasien sembuh di Jakarta bertambah 159, sehingga totalnya mencapai 2.405 orang.
Jumlah pertambahan kasus positif covid-19 di Jakarta terus menurun. Hari ini, 2 Juni jumlah kasus covid-19 sebanyak 73 kasus.
Sebelumnya PT Jakpro menyatakan insiden pagar pembatas tribun JIS yang ambruk pada grand launching Minggu (24/7), menjadi pelajaran berharga.
KPK akan memeriksa barang mewah milik Kepala Bidang Pengendali dan Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Massdes Arouffy.
INSPEKTORAT Provinsi DKI mulai membahas sanksi yang akan dijatuhkan kepada Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat, Mustajab. Sanksi itu terkait dengan dugaan
Pemprov Sumut akan memerketat pengawasan penyelesaian pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N).
Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, menyebutkan riksus merupakan tindak lanjut aduan masyarakat. Mereka terindikai menyelahgunakan wewenang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved