Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Seksi (Kasi) Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas (Sudin) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara Selvy Mandagi dinonaktifkan dari jabatannya.
Kepala Inspektorat DKI Jakarta Syaifulloh Hidayat mengatakan keputusan itu diambil setelah dilakukan pemeriksaan kepada Selvy sebelum lebaran.
Selvy dinonaktifkan guna mempermudah pemeriksaan lanjutan.
"Sesuai prosedur dimungkinkan, untuk memudahkan prosees pemeriksaan," ungkap Syaifulloh di Balai Kota, Rabu (3/5).
Baca juga: Keluarga Pejabat Dishub Pamer Harta Diperiksa Inspektorat
Sanksi dijatuhkan lantaran Selvy disebut lalai karena membiarkan putrinya pamer (flexing) gaya hidup mewah di media sosial.
Selvy pun diingatkan agar menjunjung tinggi integritas serta menerapkan gaya hidup sederhana.
Baca juga: Pj Gubernur Jakarta Sebut Tas Mewah Keluarga Pejabat Dishub DKI Palsu
"Hasil pemeriksaan sementara sih sudah ada dan kita sudah mengingatkany yang bersangkutan. Marena yang flexing dan upload di media itu bukan dia, tapi putrinya. Kita sudah ingatkan menerapkan hidup sederhana dan berintegritas," terangnya.
Ia menuturkan, belum ada sanksi lainnya yang diberikan kepada Selvy. Pemanggilan Selvy untuk pemeriksaan lanjutan pun masih terbuka untuk dilakukan.
"Belum (final) . Masih proses (pemeriksaan), belum final. Sangat dimungkinkan (dipanggil lagi) karena kita perlu hati-hati," jelasnya.
Sebelumnya, akun Twitter@PartaiSocmed mencuit pejabat-pejabat DKI yang pamer gaya hidup mewah. Sebelumnya ada Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub DKI Massdes Arouffy. Massdes telah dirotasi menjadi kepala Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
Sementara, ada pula Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Suku Dinas (Sudin) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara Selvy Mandagi. Putri Selvy beberapa kali mengunggah foto pamer gaya hidup mewah seperti pembelian mobil Mazda 3, foto tagihan puluhan juta rupiah untuk menginap di hotel Indonesia pada 2019, hingga foto saat mengenakan tas-tas dari jenama asal Prancis, Gucci. (Z-10)
Imbauan pemerintah sangat jelas agar menjelang pilkada ini semua pihak sama-sama menjaga kondusivitas daerah.
KPK bisa menindaklanjuti kabar penerimaan gratifikasi itu jika dilaporkan oleh masyarakat. Aduan juga dinilai sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.
Eko Darmanto pernah viral karena pamer di media sosial. Dia sudah dipanggil KPK pada 7 Maret 2023.
Bea Cukai Makassar mengungkap emas yang dibawa Jemaah Haji asal Makassar, Sulawesi Selatan, Suarnati Daeng Kanang dari Tanah Suci ke Indonesia seberat 180 gram adalah emas palsu alias imitasi.
MUI Provinsi Sulawesi Selatan menyesalkan perilaku jamaah haji asal Sulsel yang memamerkan perhiasan emasnya setiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
Ngabila Salama, Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta yang viral lantaran pamer gaji Rp34 juta per bulan, ternyata tidak mengisi LHKPN dengan benar.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri.
PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved