Kepala Seksi di Dinas Perumahan Jakarta Dinonaktifkan Akibat Flexing

Dugaan Pamer Harta Istri Jaksa di Sulbar Tuai Kecaman

Imbauan pemerintah sangat jelas agar menjelang pilkada ini semua pihak sama-sama menjaga kondusivitas daerah.

KPK Minta Kabar Pejabat Kejagung Terima Gratifikasi Dilaporkan

KPK bisa menindaklanjuti kabar penerimaan gratifikasi itu jika dilaporkan oleh masyarakat. Aduan juga dinilai sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi.

KPK Yakin Uang Gratifikasi Masuk ke Rekening Eko Darmanto

Eko Darmanto pernah viral karena pamer di media sosial. Dia sudah dipanggil KPK pada 7 Maret 2023.

Emas yang Dipamerkan Jemaah Haji Makassar Ternyata Imitasi

Bea Cukai Makassar mengungkap emas yang dibawa Jemaah Haji asal Makassar, Sulawesi Selatan, Suarnati Daeng Kanang dari Tanah Suci ke Indonesia seberat 180 gram adalah emas palsu alias imitasi.

MUI Sesalkan Haji yang Pamerkan Emas

MUI Provinsi Sulawesi Selatan menyesalkan perilaku jamaah haji asal Sulsel yang memamerkan perhiasan emasnya setiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.

Ngabila Salama, Gaji Rp34 Juta tapi total LHKPN cuma Rp73 Juta

Ngabila Salama, Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta yang viral lantaran pamer gaji Rp34 juta per bulan, ternyata tidak mengisi LHKPN dengan benar.

Hukum, Niat Baik, dan Kepentingan Publik

Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.

Gus Miftah Mundur, Pengamat : Prabowo Jangan Asal Angkat Pejabat

Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri. 

Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Turun, Partai Mesti Evaluasi Proses Rekrutmen Politik

PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,

Perlunya Suara Rakyat untuk Sadarkan Pejabat Publik agar Junjung Moral dan Etika

BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.

2 Sebab Lunturnya Keteladanan Pejabat Publik Menurut Romo Magnis

FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia