Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PULUHAN orang yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra Mamuju menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Sulbar). Aksi itu terkait adanya istri seorang jaksa di Kejati Sulbar yang diduga pamer harta, kemudian viral di media sosial.
"Adanya oknum istri jaksa yang melakukan live di media sosial dengan memamerkan kekayaan dan menyebut kalau dia adalah istri jaksa," ujar Ketua Cabang HMI Manakarra Mamuju, Ansar, Selasa (6/11).
Menurut dia, realitas itu sangat mencederai institusi kejaksaan. Padahal, Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah memberi peringatan kepada seluruh anggota Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) atau ikatan istri pegawai kejaksaan dan pegawai perempuan kejaksaan, agar tidak ada yang menunjukkan gaya hidup mewah.
Akan tetapi, kata Ansar, AH yang diduga istri jaksa itu justru terkesan menyepelekan peringatan tersebut. "Kami menilai hal itu merusak tatanan demokrasi yang baik, sebab saat live dia mengatakan kalau 'politik itu saling menjatuhkan'. Ini sangat disayangkan, seorang istri jaksa berkata demikian karena ini akan menjadi pemicu konflik di masyarakat."
Menurut dia, imbauan pemerintah sangat jelas agar menjelang pilkada ini semua pihak sama-sama menjaga kondusivitas daerah. Peserta aksi pun mendesak pimpinan Kejaksaan RI untuk memberi sanksi kepada oknum jaksa yang istrinya diduga pamer kemewahan di media sosial.
"Kami meminta kepada Kajati Sulbar untuk serius menangani kasus ini dan memberikan tembusan kepada Kejagung. Kami juga meminta Kejati Sulbar untuk mengaudit aliran dana yang masuk melalui istri oknum jaksa tersebut," tandasnya. (J-2)
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
SEBANYAK tujuh personel Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, sudah menjalani sidang etik dan resmi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) di Mapolda Sulbar.
SEORANG bidan desa bernama Safriani (34) di Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang mengalami sakit terpaksa ditandu menuju rumah sakit.
Irmawati menjadi salah satu di antara penerima penghargaan dari seluruh Indonesia yang dianggap berprestasi dan membanggakan bagi perempuan dari Indonesia Timur.
KEBAKARAN hebat yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Moloku di Majene, Sulawesi Barat mengakibatkan kabut asap yang menyebar hingga ke permukiman warga.
Pelaku membujuk korban untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar lebih dengan dalih menyewakan lokasi tambang. Ternyata, lokasi tambang yang dimaksud oleh pelaku itu milik orang lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved