Inspektorat Jenderal Kemendagri Perkuat Sinergi dengan Kejagung dan Polri

INSPEKTORAT Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi inspektorat daerah yang dihadiri 700 peserta di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1).

Rakor ini juga diikuti oleh 1000 peserta secara daring oleh kepala daerah, kepala kejaksaan di daerah serta kepala kepolisian di daerah.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang digelar pada 17 Januari 2023.

Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai langkah sinergi dan penyamaan persepsi guna penguatan pengawasan dalam tata kelola pemerintahan daerah sepanjang 2023

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.

Salah satu agenda utamanya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Mendagri, Jaksa Agung dan Kapolri terkait koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan.

Jaksa Agung dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama yang baik antara APIP dan APH di daerah sebagai upaya untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Mari kita laksanakan MOU ini, kita bergerak bersama untuk bersih-bersih diri dan memberikan darma baktinya untuk negara ini" ujar Burhanuddin lewat keterangan yang diterima, Kamis (26/1)

Adapun Mendagri Tito menjelaskan, nota kesepahaman ini merupakan lanjutan dari nota kesepahaman yang telah disusun pada 2017, untuk para pengawas / Inspektorat Kemendagri, Inspektorat di daerah, Kejaksaan Agung dan Kapolri.

"Selain itu, sesuai arahan Presiden seluruh pemerintah daerah juga terus pantau inflasi  sehingga kestabilan ekonomi negara bisa terjaga. Harapannya dengan rakor ini ada peningkatan dan pengawasan inpektur di seluruh daerah yang lebih maksimal untuk negara yang lebih bersih," pungkas mantan Kapolri itu. (OL-8)