Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Formula E yang telah digelar di Ancol, Jakarta, untuk diaudit secara menyeluruh.
Gilbert menilai setelah balapan mobil listrik digelar, timbul kesan bahwa kompetisi berjalan sukses. Namun, pihaknya memandang keberhasilan tersebut tidak memiliki kriteria yang jelas.
"Perhelatan diklaim sukses tanpa data. Terkesan menutupi permasalahan yang ada. Masalah anggaran yang luar biasa besar untuk perhelatan, seakan bermaksud ditutupi karena sudah dilaksanakan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/6).
Baca juga: KPK Periksa Eks Sesmenpora Terkait Penyelidikan Formula E
Menurutnya, timbul permasalahan dalam perencanaan hingga pelaksanaan Formula E. Itu mulai dari penggunaan APBD yang menabrak aturan sejak penandatangan di New York, pengeluaran commitment fee, memaksakan masuk APBD-P, hingga memaksakan di Monas tanpa perencanaan.
"Akhirnya, memaksakan asal terlaksana di atas tanah rawa untuk perhelatan Formula E, yang hanya sekali di Ancol," imbuh Gilbert, yang merupakan politikus PDIP.
Baca juga: Wagub DKI Sebut Perhelatan Formula E Sukses Besar
Untuk menjelaskan anggaran yang keluar, keuntungan penyelenggaraan dan kritik yang dialamatkan ke Gubernur DKI Jakarta, sepatutnya dijawab dengan data yang valid.
Pihaknya menilai data tersebut dapat diperoleh dari audit oleh pihak ketiga atau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kejujuran/kebohongan gubernur dan jajarannya dalam hal ini akan nyata. Demikian juga kejujuran/kebohongan para kritikus. Bukan sekedar polesan atau kata-kata, bila bersedia diaudit menyeluruh," pungkasnya.(OL-11)
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Meski berbagai langkah teknis telah dijalankan, pendekatan yang dominan bersifat seremonial dan keagamaan dinilai hanya menjadi penahan sementara, bukan penyelesai masalah.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi Kota Jakarta melakukan audit sistem kelistrikan terhadap pasar tradisional buntut kebakaran hebat di Pasar Taman Puring
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved