Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Formula E yang telah digelar di Ancol, Jakarta, untuk diaudit secara menyeluruh.
Gilbert menilai setelah balapan mobil listrik digelar, timbul kesan bahwa kompetisi berjalan sukses. Namun, pihaknya memandang keberhasilan tersebut tidak memiliki kriteria yang jelas.
"Perhelatan diklaim sukses tanpa data. Terkesan menutupi permasalahan yang ada. Masalah anggaran yang luar biasa besar untuk perhelatan, seakan bermaksud ditutupi karena sudah dilaksanakan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/6).
Baca juga: KPK Periksa Eks Sesmenpora Terkait Penyelidikan Formula E
Menurutnya, timbul permasalahan dalam perencanaan hingga pelaksanaan Formula E. Itu mulai dari penggunaan APBD yang menabrak aturan sejak penandatangan di New York, pengeluaran commitment fee, memaksakan masuk APBD-P, hingga memaksakan di Monas tanpa perencanaan.
"Akhirnya, memaksakan asal terlaksana di atas tanah rawa untuk perhelatan Formula E, yang hanya sekali di Ancol," imbuh Gilbert, yang merupakan politikus PDIP.
Baca juga: Wagub DKI Sebut Perhelatan Formula E Sukses Besar
Untuk menjelaskan anggaran yang keluar, keuntungan penyelenggaraan dan kritik yang dialamatkan ke Gubernur DKI Jakarta, sepatutnya dijawab dengan data yang valid.
Pihaknya menilai data tersebut dapat diperoleh dari audit oleh pihak ketiga atau oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Kejujuran/kebohongan gubernur dan jajarannya dalam hal ini akan nyata. Demikian juga kejujuran/kebohongan para kritikus. Bukan sekedar polesan atau kata-kata, bila bersedia diaudit menyeluruh," pungkasnya.(OL-11)
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved