Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meminta DPRD DKI Jakarta mengambil jalur musyawarah untuk permasalahan Formula E.
Ajang balap yang akan digelar 56 hari lagi itu, sebaiknya didiskusikan tanpa perlu adanya interpelasi.
"Kalau memungkinkan dapat didiskusikan ya, kami Pemprov dengan DPRD kan selama ini hubungannya baik," ujar Riza, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/4).
Riza menambahkan, Pemprov DKI akan menjalankan rekomendasi yang diberikan DPRD DKI Jakarta dalam musyawarah dan diskusi.
Meski demikian, Riza mengatakan, tidak bisa berbuat banyak karena interpelasi merupakan hak dari anggota DPRD DKI Jakarta.
"Prinsipnya kita negara demokrasi, interpelasi itu kan salah satu hak anggota Dewan, ya silakan saja," kata Riza.
Baca juga : PPKM Level 2 di Jakarta, Penerapan Ganjil Genap Diperpanjang
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, pihaknya akan melanjutkan sidang paripurna interpelasi Formula E yang diskors pada 28 September 2021.
Prasetio menambahkan, para anggota Dewan masih menginginkan penjelasan terkait anggaran pasti penyelenggaraan balap mobil listrik itu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Berapa pastinya anggaran yang sudah dikucurkan dari APBD untuk Formula E ini? Dewan ingin mengetahuinya," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Kamis (7/4).
Ketua DPRD DKI Jakarta yang akrab disapa Pras ini berharap Anies bersedia menghadiri sidang paripurna interpelasi Formula E itu.
Sebab, Anies tidak hadir dalam sidang yang digelar sebelumnya.
"Mau ditanya aja kok parno. Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan," ujar Pras. (OL-7)
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dalam pengelolaan sampah Jakarta, menyusul insiden longsor Bantargebang.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved