Comitment Fee Formula E Praktek Ijon, Fraksi PAN : Tidak Berlandas

TUDUHAN yang mengatakan proses pembayaran commitment fee Formula E adanya 'praktek ijon' disorot tajam oleh Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto. Tuduhan ini, menurut dia, menunjukan bahwa isu ini telah digulirkan terlalu berlebihan dan tidak berlandas.

"Jika dilihat prosesnya, sejak disahkan KUAPPAS 2019, Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Perubahan APBD 2019 telah melalui rapat-rapat lanjutan di Komisi dan Banggar, dan Pengesahan RAPBD Perubahan 2019 di 22 Agustus 2019. Artinya pembayaran komitmen fee tersebut adalah sah secara juridis formal," ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (12/2).

Bahkan BPK dan KPK juga tidak mempersoalkan hal tersebut, apalagi menjadikannya sebagai temuan. Sehingga, kata Bambang, narasi 'ijon', menjadi terasa sangat menggelikan, dan terbantahkan.

Baca juga: Jakpro Tegaskan Tender Sirkuit Formula E Berjalan Transparan, Tak Ada Pengaturan 

Pada prinsipnya, penalangan pembayaran kewajiban pemerintah dengan dana pinjaman sementara perbankan adalah mekanisme yang biasa dan diperbolehkan dalam tata kelola keuangan daerah.

"Itu hal yang lumrah terjadi, misalnya ketika 8 Rumah Sakit di DKI hampir terhenti beroperasi karena kekurangan likuiditas di masa pandemi, sebab tagihan kepada BPJS belum dibayar oleh pemerintah pusat, atau ketika pembayaran tagihan listrik untuk sekolah sekolah harus dibayar, sementara pencairan uang APBD belum dapat dilakukan disetiap awal tahun anggaran," jelasnya.

"Saya rasa, publik harus diberi tahu hal yang sebenarnya. Jangan sampai, publik menjadi korban gimik politik. Bagaimana rakyat kita mau cerdas, kalau wakil rakyatnya saja memberitahu info yang tidak benar," tutup Bambang. (Put/Ol-09)