Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman. Pemeriksaan yang dilakukan pada Kamis (4/11), berlangsung selama tujuh jam. Pemeriksaan tersebut dilakukan berkaitan dengan pengadaan toilet mewah senilai Rp98 miliar.
Soleman yang juga merupakan wakil dari Fraksi PDI-Perjuangan di DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan bahwa usulan pengadaan toilet itu berasal dari kedinasan. Ia hanya melakukan pembahasan anggaran hingga ketuk palu.
Angka pendanaan yang cukup besar itu dikatakan untuk membangun 488 toilet di sekolah-sekolah Kabupaten Bekasi. Lalu mengapa harga pengadaannya sangat tinggi, belum Ia ungkapkan. Hal tersebut tentu mengundang lembaga anti rasuah melakukan penyelidikan.
"Tadi pertanyaannya terkait proses penganggaran saja. Semua penganggaran dari Dinas di Pemerintah Kabupaten," ujar Soleman yang ketahuan berjalan keluar dari gedung KPK.
Baca juga: Terlapor Investasi Kripto Edc Cash Akui Aplikasinya Bodong
Sebelumnya nama Soleman tak ada dalam jadwal pemeriksaan per-Kamis. Namun KPK memanggil dan memeriksa Wakit Ketua DPRD Kabupaten Bekasi itu dalam kapasitasnya sebagai terperiksa. Ia datang tanpa pengawalan dan ini adalah pemenuhan panggilan untuk pemeriksaan pertama kasus toilet mewah.
Dalam kasus toilet mewah ini menjadi sorotan banyak pihak lantaran dibangun dengan anggaran yang cukup besar. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi. Jika dirinci lebih detail dari total 488 toilet yang akan dibangun, berarti setiap toilet dialokasikan dana sebesar Rp200 jutaan. Dengan dana sebesar itu, diperkirakan bisa membangun rumah atau penanganan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bekasi.
Pemeriksaan yang dilakukan KPK ini bukan pertama kalinya terhadap Soleman. Pada 2019 lalu, Ia diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.(OL-4)
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Terdapat dua kelompok pelaku yang saat ini dalam penanganan, yaitu terkait tindak pidana pencurian dan kekerasan, dan pertolongan jahat atau penadahan.
PENYANYI Nadin Amizah kembali mengalami pengalaman tidak menyenangkan saat tampil dalam sebuah acara konser di Bekasi, Jawa Barat.
Peran orangtua sangat penting sebagai garda terdepan dalam mencegah aksi tawur remaja
Gerai Bekasi dibangun dengan desain kontemporer yang memadukan estetika modern dan sentuhan lokal, menghadirkan pengalaman belanja yang nyaman dan inspiratif.
Dengan menyandang nama Nusantara, lanjut Imas, menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup masyarakat lebih luas tanpa membeda-bedakan
POLISI menangkap seorang pemuda di Bekasi Timur, Kota Bekasi, bernama M. Ichsan, 22, yang tega menganiaya ibu kandungnya berinisial MS, 45, lantaran kesal permintaannya tidak dituruti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved