Jelaskan Formula-e Lewat Pamflet, Pemprov DKI Tak Bertanggungjawab

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta merilis fakta-fakta tentang penyelenggaraan Formula E melalui bentuk pamflet yang diunggah ke situs PPID Pemprov DKI. Namun, hal ini malah menjadi sorotan bagi Fraksi PDIP karena menganggap Pemprov DKI tak serius melihat polemik Formula E.

Daripada menjelaskan sendiri kepada DPRD melalui forum formal atau menjelaskan melalui konferensi pers, anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan menyebut langkah penjelasan melalui pamflet tanpa ada tanda tangan pejabat sah yang bertanggung jawab atas informasi tersebut merupakan tindakan tak bertanggung jawab.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pengamat dari Universitas Indonesia ini menilai, sebagai representasi negara, Pemprov DKI harus melakukan langkah yang sama dengan DPRD DKI.

"Artinya jika permintaan undangan penjelasan secara formal ya harus dibalas formal. Seperti surat bertanda tangan harus dibalas surat bertanda tangan juga," ungkapnya saat dihubungi, Kamis (30/9).

Baca juga: Interpelasi Tak Bisa Bendung Formula E

Agus menegaskan, dokumen yang dikeluarkan oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus ditandatangani oleh pejabat yang menerbitkan sebagai bentuk keabsahan dokumen tersebut dan bentuk pertanggungjawaban.

"Dia jelaskan isu Formula E, tapi dalam penjelasan tidak ada tanda tangan SKPD, pejabat. Ya nggak resmi dong. Dia pemerintahan harus ada penanggung jawab. Kan setiap yang dipublikasi atas nama negara pemerintah itu harus ada pejabat penanggung jawabnya yang menandatangani. Kalau enggak kayak selebaran gitu dong," pungkasnya. (OL-4)