POLISI bakal menerapkan kebijakan kendaraan ganjil-genap (gage) di kawasan wisata di Jakarta. Penerapan gage ini khusus di pintu masuk menuju tempat wisata tersebut.
"Nanti gage diberlakukan di pintu masuknya, kalau wisata itu sudah dibuka kami berlakukan di pintu masuk saja," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Selasa (14/9).
Kebijakan ini diberlakukan pada hari Jumat hingga Minggu saja. Pada hari saat tempat wisata tersebut dibuka.
"Kebijakannya Jumat-Minggu. Kalau untuk Senin-Kamis tidak diberlakukan. Tanggal gantil ya yang diizinkan plat ganjil," jelasnya.
Adapun untuk penerapan sanksi, pertama akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga sanksinya kalau plat kendaraan berbeda dengan tanggal maka tidak boleh masuk dan diminta untuk puter balik.
Pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).
Baca juga: BMKG: Jakarta Siaga Banjir Dalam Seminggu ke Depan
"Setelah koordinasi nanti kita akan tentukan titik mana saja. Sosialisasi ke tempat-tempat wisata yang dibuka," jelasnya.
Sebumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan, pemerintah memberlakukan penerapan ganjil-genap kendaraan pada tempat wisata mulai pukul 12.00 sampai dengan minggu pukul 18.00.
"Ganjil genap (kendaraan) ini bertujuan untuk mengurangi kendaraan yang datang," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (13/9).
Luhut menyinggung soal keramaian yang terjadi di tempat wisata seperti Pantai Pangandaran, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek beberapa waktu lalu.
Hal ini dinilainya berpotensi meningkatkan penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut.
"Ganjil genap ini supaya jangan terjadi lagi seperti di Pangandaran pada minggu lalu. Jumlah pengunjungnya luar biasa," imbuhnya.
Menko Marves juga membeberkan, tingkat okupansi hotel di beberapa kawasan wisata penuh. Misalnya yang berada di Pangandaran. Hal ini, katanya berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan.
Untuk itu pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah mengawasi kondisi ini dan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan mengenai PPKM ini. (OL-4)
