SEKRETARIS Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menilai perbuatan Gubernur DKI Jakarta yang mengirimkan surat permohonan bantuan untuk perlengkapan isolasi pasien tanpa gejala kepada para Duta Besar tidak tepat.
Pemprov DKI memang harus menyediakan kebutuhan ribuan pasien covid-19 anpa gejala yang harus diisolasi di lokasi isolasi terkendali.
Berbagai persiapan seperti penyediaan tempat tidur, makanan, vitamin, obat-obatan memang harus disediakan dan Pemprov DKI berkejaran dengan waktu karena pasien coivd-19 yang terus melonjak. Namun, menurut Johnny, meminta bantuan kepada Duta Besar negara sahabat belumlah perlu dilakukan.
"Saya rasa tidak perlu sampai meminta ke Dubes. Apakah di dalam negara kita sudah tidak ada yang mau memberikan bantuan? Kan gotong royong orang Indonesia ini tinggi sekali, ngapain sampai harus meminta keluar? Malu-maluin saja," ujar dia saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (2/7).
Anggota Fraksi PDIP itu mengatakan, Jakarta adalah pusat perekonomian, ada puluhan ribu perusahaan swasta yang berusaha dan memiliki kantor pusat di Jakarta. Tidak semua sektor perusahaan itu pendapatannya menurun karena pandemi.
Baca juga: Melawan Gerakan Antivaksinasi
Masih ada beberapa sektor perusahaan yang pendapatannya justru meningkat karena terkait dengan penanggulangan pandemi seperti perusahaan farmasi, alat kesehatan, teknologi informasi, provider telekomunikasi, dan lain-lainnya.
Gubernur, lanjut Johnny, hanya perlu memperkuat komunikasi dengan sektor swasta ini agar bisa menjalin kolaborasi bergotong royong membantu memenuhi kebutuhan Jakarta.
"Kan bisa melalui CSR. Tidak semua perusahaan itu rontok. Ada juga yang untung besar di saat pandemi. Ya masa mereka nggak mau sih menggelontorkan bantuan sedikit saja buat kita? Pasti mereka maulah. Tapi masalahnya komunikasinya bagaimana. Ini kan perlu komunikasi yang baik," tukasnya.
Ia pun meminta agar gubernur memperbaiki komunikasi dengan pihak swasta dan mencari bantuan di dalam negeri ketimbang kepada negara lain. Sebelumnya, beredar di media sosial tangkapan layar surat permohonan bantuan dari Pemprov DKI kepada para duta besar. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Biro Kerjasama Daerah DKI Jakarta Andhika pada 28 Juni 2021. Hingga berita ini diturunkan, Andhika tidak dapat dimintai konfirmasi mengenai kejelasan pengiriman surat permohonan bantuan tersebut.
Dalam surat itu, sejumlah bantuan yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI adalah untuk mempersiapkan lokasi isolasi terkendali di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Bantuan yang diminta antara lain 5 ribu kasur lipat, 5 ribu kipas angin tipe standing, 5 ribu meja lipat, 5 ribu kursi lipat, 5 ribu sapu, 5 ribu alat shower, 5 ribu botol cairan disinfektan berukuran 5 liter, 5 ribu helai handuk, 500 dispenser, 2 unit laptop, hingga 2 unit freezer dengan suhu -2 derajat sampai 5 derajat celcius.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah adanya surat permohonan tersebut. Menurut dia, Sekretaris Daerah DKI Jakarta memang mengirimkan surat permohonan kolaborasi pemberian bantuan kepada sejumlah pihak dalam penanggulangan covid-19 namun tidak ada yang ditujukan kepada para dubes.
"Silahkan cek ke Sekda. Itu bukan untuk Dubes," tegasnya. (OL-4)
