Jokowi Minta LRT Jabodebek Bisa Beroperasi Juni 2022

PRESIDEN Joko Widodo meninjau progres pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek. Kereta ringan yang akan menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi itu ditargetkan rampung pertengahan tahun depan.

"Sudah selesai kurang lebih 84,7% progres pembangunanya dan kita harapkan nanti di April 2022 sudah mulai di-trial, mulai uji coba, dan akan kita mulai untuk operasional itu Juni 2022," ucap Jokowi sapaan Presiden seusai meninjau Stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (9/6).

Tak hanya meninjau lokasi stasiun, Presiden turut menjajalnya. Jokowi mencoba rangkaian LRT dari Stasiun Harjamukti Cibubur ke Stasiun TMII. Kepala Negara terkesan dengan performa kereta ringan itu.

"Tadi kita mencoba. Tadi keretanya halus, nyaman, kecepatannya juga baik. Dapat dikatakan tanpa suara, nyaman sekali," tutur Jokowi.

"Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transprotasi massal yang terintegrasi. MRT, LRT, kereta bandara, bus Transjakarta semuanya terintegrasi sehingga terjadi efisiensi dalam orang bepergian dari satu titik ke titik yang lain dan kita harapkan setelah ini selesai kita akan masuk kepada titik-titik yang lain," imbuhnya.

Presiden juga menyampaikan LRT yang 100% dibangun perusahaan dalam negeri itu oleh PT Industri Kereta Api (PT Inka) dan PT Adhi Karya semua konstruksinya dikerjakan di Indonesia.

Jokowi menyatakan model pembangunan seperti itu bisa menjadi modal penting untuk kemajuan industri perkeretaaapian. Presiden menginginkan agar perusahaan dalam negeri juga bisa membangun LRT di negara-negara lain.

"Pengalaman dalam pembangunan yang seperti ini yang kita butuhkan sehingga kita memiliki pengalaman membangun konstruksi LRT. Pengalaman membangun keretanya oleh PT Inka ini akan menjadi fondasi apabila kita membangun LRT, membangun kereta untuk negara-negara lain. Sekarang kan kita sudah ekspor kereta ke Bangladesh, Filipina. Kita harapkan LRT juga akan seperti itu," ucap Jokowi. (OL-13)

Baca Juga: Bahan Kebutuhan Pokok Dikenakan PPN, IKAPPI Nilai Keterlaluan