Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Bidang Perekonomian dan Perhubungan M. Taufik Zulkifli menyoroti standar keamanan dalam transportasi kelautan di Teluk Jakarta.
Hal ini menanggapi kecelakaan ojek kapal motor yang terjadi di Teluk Jakarta pada Minggu (21/3) lalu. Taufik menegaskan urgensi meningkatkan standar keamanan dalam transportasi laut di Jakarta.
Dia pernah memiliki pengalaman kurang menyenangkan dalam menggunakan kapal motor saat hendak menyeberang ke Kepulauan Seribu. "Saya pakai kapal kayu yang cukup besar bersama rombongan yang mau wisata ke Kepulauan Seribu. Goyangan kapal cukup kuat, karena cuaca sedang tidak baik," ujar Taufik saat dihubungi, Senin (22/3).
Baca juga: Kapal Ojek Tenggelam di Teluk Jakarta, 3 Penumpang Meninggal
"Yang membuat ngeri adalah jumlah baju atau ban pelampung kurang. Tidak sesuai dengan jumlah penumpang. Adapun jumlah penumpang kapal saya terlalu berlebihan. Itu saat belum pandemi," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan aspek keamanan kapal, termasuk ketersediaan pelampung, sangat pennting. Fasilitas keamanan pun harus sesuai kapasitas penumpang kapal.
Baca juga: Kemenhub: Banyak Pelajar SMA Jadi Korban Kecelakaan Lalin
"Jumlah dari alat pelampung tersebut harus mencukupi untuk dipakai seluruh penumpang. Jangan cuman sebagai asesoris pemanis saja," pungkas Taufik.
Kemudian, harus ada tim SAR atau patroli yang memadai di sekitar perairan Jakarta. Terkait kasus kapal motor yang tenggelam pada Minggu lalu, kebetulan ada Satuan Komando Pasukan Katak dari Angkatan Laut yang mengetahui informasi. Sehingga, bisa menolong para korban, meski agak terlambat.
Taufik menilai seharusnya ini tugas dari otoritas pelabuhan atau dari Dinas Perhubungan. "Apakah memang tidak ada atau kurang petugas SAR dari pelabuhan atau Dishub? Karena keselamatan penumpang adalah yang utama," tutupnya.(OL-11)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved