Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta Bidang Perekonomian dan Perhubungan M. Taufik Zulkifli menyoroti standar keamanan dalam transportasi kelautan di Teluk Jakarta.
Hal ini menanggapi kecelakaan ojek kapal motor yang terjadi di Teluk Jakarta pada Minggu (21/3) lalu. Taufik menegaskan urgensi meningkatkan standar keamanan dalam transportasi laut di Jakarta.
Dia pernah memiliki pengalaman kurang menyenangkan dalam menggunakan kapal motor saat hendak menyeberang ke Kepulauan Seribu. "Saya pakai kapal kayu yang cukup besar bersama rombongan yang mau wisata ke Kepulauan Seribu. Goyangan kapal cukup kuat, karena cuaca sedang tidak baik," ujar Taufik saat dihubungi, Senin (22/3).
Baca juga: Kapal Ojek Tenggelam di Teluk Jakarta, 3 Penumpang Meninggal
"Yang membuat ngeri adalah jumlah baju atau ban pelampung kurang. Tidak sesuai dengan jumlah penumpang. Adapun jumlah penumpang kapal saya terlalu berlebihan. Itu saat belum pandemi," imbuhnya.
Lebih lanjut, dia menegaskan aspek keamanan kapal, termasuk ketersediaan pelampung, sangat pennting. Fasilitas keamanan pun harus sesuai kapasitas penumpang kapal.
Baca juga: Kemenhub: Banyak Pelajar SMA Jadi Korban Kecelakaan Lalin
"Jumlah dari alat pelampung tersebut harus mencukupi untuk dipakai seluruh penumpang. Jangan cuman sebagai asesoris pemanis saja," pungkas Taufik.
Kemudian, harus ada tim SAR atau patroli yang memadai di sekitar perairan Jakarta. Terkait kasus kapal motor yang tenggelam pada Minggu lalu, kebetulan ada Satuan Komando Pasukan Katak dari Angkatan Laut yang mengetahui informasi. Sehingga, bisa menolong para korban, meski agak terlambat.
Taufik menilai seharusnya ini tugas dari otoritas pelabuhan atau dari Dinas Perhubungan. "Apakah memang tidak ada atau kurang petugas SAR dari pelabuhan atau Dishub? Karena keselamatan penumpang adalah yang utama," tutupnya.(OL-11)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segel tiga toko Tiffany & Co di Jakarta terkait dugaan penyelundupan dan praktik underinvoicing impor barang mewah.
EKOSISTEM olahraga di Jakarta disebut memiliki potensi untuk mendukung DKI sebagai salah satu destinasi sport tourism global. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved