Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan mengklaim telah melayangkan surat peringatan dilayangkan melalui Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Meghantara kepada Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab untuk tidak menggelar acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Ia pun membandingkan dengan kerumuman Pilkada yang tidak pernah ada peringatan.
"Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan. Dan ini dilakukan oleh Jakarta," kata Anies usai rapat pengesahan Raperda APBD-P DKI 2020 di Gedung DPRD DKI, Jakarta, hari ini.
Baca juga: Anies Klaim tidak Beri Izin Rizieq Syihab Gelar Acara
Anies menegaskan Pemprov DKI sudah proaktif dengan melayangkan surat peringatan tersebut. Menurut dia, tidak ada wilayah di Indonesia yang melakukan pengiriman surat peringatan untuk mengantisipasi potensi kerumunan.
"Lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan?," singgung Anies.
Selain itu, Pemprov DKI juga melakukan penindakan terhadap acara Rizieq Syihab kurang dari 24 jam. Artinya, DKI telah proaktif menegakan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
"Kita bisa saksikan di berbagai tempat, ada aktivitas-aktivitas kerumunan, apakah kemudian dilakukan tindakan? Jakarta memilih untuk melakukan tindakan," ucap mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Anies menyebut pihaknya telah menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan. Yakni Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan.
Acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar Rizieq, Sabtu, 14 November 2020, ramai didatangi orang. Banyak jemaah yang berkerumun dan tidak menjaga jarak.
Sejumlah peserta juga kedapatan tidak memakai masker. Adapula yang mengenakan masker, tetapi tidak sesuai ketentuan, seperti dipakai di bawah dagu.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan sudah mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan sejumlah kerumunan yang diciptakan oleh Rizieq Shihab. Pasalnya, kewenangan penertiban di Jakarta merupakan kewenangan Pemprov DKI.(Medcom.id/OL-4)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Jebolnya tanggul baswedan membuat permukiman warga di sekitar Jati Padang, Pasar Minggu, mengalami banjir hingga mencapai 1 meter.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved