Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 12 ribu personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengawal Aksi 1310 yang menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di kawasan Istana Merdeka, Jakarta.
Aparat gabungan pun mengarahkan peserta Aksi 1310 di sekitar Patung Kuda atau Monumen Nasional (Monas). Gerakan protes bertajuk Aksi 1310 diinisiasi Aliansi Anti Komunis atau ANAK NKRI.
Tiga ormas besar yang masuk dalam bagian aliansi, yaitu Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.
Baca juga: Antisipasi Demo UU Cipta Kerja, MRT Tutup 7 Stasiun
"Kekuatan kami dalam aksi ANAK NKRI ini dan mahasiswa juga, kami menyiapkan sekitar 12-13 ribu personel gabungan TNI-Polri," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, Selasa (13/10).
Pihaknya juga tetap mengamankan sejumlah titik vital di wilayah Ibu Kota. Seperti, Gedung DPR/MPR RI, pusat perkantoran dan pusat perekonomian.
Nana berharap unjuk rasa kali ini berjalan damai dan lancar. Dia tidak ingin ada penyusup yang kembali menghasut peserta aksi dan kemudian bertindak anarki, seperti peristiwa Kamis (8/10) lalu.
Baca juga: Demonstran Jangan Mau Disusupi Kelompok Anti-Kemapanan
"Selain Istana, ada sentra perkantoran dan pertokoan yang kami amankan. Jangan sampai ada provokasi atau kelompok anarkis. Dalam hal ini, kami jamin keamanan di Ibu Kota dan sekitarnya," pungkasnya.
Diperkirakan terdapat 1.000 peserta yang terlibat dalam Aksi 1310. Nana menyebut pihaknya sudah menerima informasi dan siap mengawal aksi protes.
"Pemberitahuan sudah kami terima. Massanya seribu orang. Kita tunjukkan apa mereka seribu atau bukan. Polri dan TNI akan mengawal dan amankan," tandas Nana.(OL-11)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved