Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim mendukung Pemprov DKI Jakarta menerapkan sanksi denda progresif bagi para pelanggar aturan PSBB Transisi.
Abdul Aziz Muslim menegaskan sudah sepatutnya masyarakat diberikan sanksi jika tidak disiplin. Hal ini dilakukan agar penerapan protokol kesehatan semakin melekat dan menjadi kebiasaan baru di dalam aktivitas sehari-hari.
"Iya saya dukung. Supaya masyarakat ini semakin terbiasa. Bahwa ini untuk melindungi diri dan orang lain," kata Abdul Aziz Muslim saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (1/8).
Menurutnya semakin hari pelanggaran PSBB semakin bertambah karena ia menilai masyarakat mulai bersikap apatis. Masyarakat tak lagi menganggap covid-19 sebagai wabah membahayakan seperti di awal-awal kemunculannya.
"Itu juga bisa disebabkan mereka itu semakin tidak percaya ada wabah covid. Karena nggak kelihatan," ujarnya.
Sikap ini menurutnya sangat berbahaya dan diduga olehnya, inilah yang membuat kasus covid-19 di Jakarta semakin bertambah hingga rata-rata 200 kasus baru hingga 400 kasus baru setiap harinya.
"Tapi perlu diingat, sanksi progresif ini juga mesti dibarengi dengan edukasi dan edukasi terus menerus. Kita mungkin juga lelah tapi jangan tidak mengingatkan. Kita semua ingin covid-19 ini cepat usai," imbuh anggota Komisi E itu.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan memberikan upaya lebih dalam masa perpanjangan ketiga kalinya PSBB Transisi Fase 1 yang berlangsung sampai 13 Agustus mendatang.
Upaya itu antara lain dengan memberikan sanksi denda progresif. Artinya, tempat usaha atau individu yang sudah pernah melanggar dan diberi denda jika melanggar lagi akan diberikan sanksi denda yang lebih besar daripada sebelumnya.(OL-4)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Luhut meminta gubernur tidak segan bersikap keras dalam penerapan protokol kesehatan.
Efek kejut dari sanksi pelanggar ketentuan PSBB berupa push up, kerja sosial sampai denda sejumlah uang, menurut Lestari, hanya bersifat sesaat saja.
LUPA ialah manusiawi. Namun, lupa pakai masker di era pandemi ganjarannya membersihkan kali
SEDIKITNYA 50 warga pengguna jalan kawasan Adi Sucipto, Jumat ( 11/9) harus terjun membersihkan sampah Kali Toklo yang merupakan anak sungai Kali Pepe.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih tegas pada kebijakan pengembalian masa pembatasan sosial berskala besar
Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.520 orang mendapat sanksi denda. Lalu sisanya sebanyak 127.924 orang melaksanakan sanksi kerja sosial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved