Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz Muslim mendukung Pemprov DKI Jakarta menerapkan sanksi denda progresif bagi para pelanggar aturan PSBB Transisi.
Abdul Aziz Muslim menegaskan sudah sepatutnya masyarakat diberikan sanksi jika tidak disiplin. Hal ini dilakukan agar penerapan protokol kesehatan semakin melekat dan menjadi kebiasaan baru di dalam aktivitas sehari-hari.
"Iya saya dukung. Supaya masyarakat ini semakin terbiasa. Bahwa ini untuk melindungi diri dan orang lain," kata Abdul Aziz Muslim saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (1/8).
Menurutnya semakin hari pelanggaran PSBB semakin bertambah karena ia menilai masyarakat mulai bersikap apatis. Masyarakat tak lagi menganggap covid-19 sebagai wabah membahayakan seperti di awal-awal kemunculannya.
"Itu juga bisa disebabkan mereka itu semakin tidak percaya ada wabah covid. Karena nggak kelihatan," ujarnya.
Sikap ini menurutnya sangat berbahaya dan diduga olehnya, inilah yang membuat kasus covid-19 di Jakarta semakin bertambah hingga rata-rata 200 kasus baru hingga 400 kasus baru setiap harinya.
"Tapi perlu diingat, sanksi progresif ini juga mesti dibarengi dengan edukasi dan edukasi terus menerus. Kita mungkin juga lelah tapi jangan tidak mengingatkan. Kita semua ingin covid-19 ini cepat usai," imbuh anggota Komisi E itu.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan memberikan upaya lebih dalam masa perpanjangan ketiga kalinya PSBB Transisi Fase 1 yang berlangsung sampai 13 Agustus mendatang.
Upaya itu antara lain dengan memberikan sanksi denda progresif. Artinya, tempat usaha atau individu yang sudah pernah melanggar dan diberi denda jika melanggar lagi akan diberikan sanksi denda yang lebih besar daripada sebelumnya.(OL-4)
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Luhut meminta gubernur tidak segan bersikap keras dalam penerapan protokol kesehatan.
Efek kejut dari sanksi pelanggar ketentuan PSBB berupa push up, kerja sosial sampai denda sejumlah uang, menurut Lestari, hanya bersifat sesaat saja.
LUPA ialah manusiawi. Namun, lupa pakai masker di era pandemi ganjarannya membersihkan kali
SEDIKITNYA 50 warga pengguna jalan kawasan Adi Sucipto, Jumat ( 11/9) harus terjun membersihkan sampah Kali Toklo yang merupakan anak sungai Kali Pepe.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih tegas pada kebijakan pengembalian masa pembatasan sosial berskala besar
Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.520 orang mendapat sanksi denda. Lalu sisanya sebanyak 127.924 orang melaksanakan sanksi kerja sosial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved