Kamis 23 Juli 2020, 16:15 WIB

Pengamat: DPRD Harus Dorong Gubernur Batalkan Reklamasi Ancol

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Pengamat: DPRD Harus Dorong Gubernur Batalkan Reklamasi Ancol

Antara
Kawasan Ancol

 

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mendesak agar DPRD DKI Jakarta ikut berperan aktif menghentikan reklamasi Ancol. Peran aktif itu dapat dilakukan dengan cara DPRD DKI kompak mendorong gubernur untuk membatalkan atau mencabut Keputusan Gubernur (Kepgub) No 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) Seluas ± 35 hektare (ha) dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur Seluas ± 120 ha.

"DPRD DKI Jakarta bisa mendesak langsung kepada gubernur untuk membatalkan reklamasi Ancol," kata Nirwono dalam webinar bertajuk 'Menyikapi Proyek Reklamasi Ancol' yang digelar oleh Populi Center, Kamis (23/7).

Reklamasi Ancol menurutnya akan cacat hukum bila diteruskan. Kepgub 237/2020 secara jelas tidak mendasarkan pertimbangan penerbitannya pada Peraturan Daerah (perda) No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Namun, dalam poin ke-9 kepgub itu, PT Pembangunan Jaya Ancol selaku pengembang malah diharuskan mematuhi perda tersebut.

Di sisi lain, dalam perda itu juga belum mengatur tentang perluasan daratan Ancol. Meski perluasan daratan Ancol telah disetujui sejak 2009, tapi perluasan daratan Ancol tidak diatur dalam perda apa pun.

Baca juga: Pembahasan Raperda RDTR Reklamasi Ancol Melempem

DPRD juga harus mencegah Pemprov DKI Jakarta mengambil kesempatan untuk memasukkan unsur reklamasi Ancol dalam revisi Perda 1/2014. Sesuai UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perda RDTR suatu daerah memang wajib direvisi dan dievaluasi setiap lima tahun.

Nirwono menegaskan revisi perda bukan kesempatan untuk mengadopsi pelanggaran-pelanggaran tata ruang dan zonasi lalu diputihkan dan dimasukkan menjadi norma hukum baru di dalam perda.

"Revisi adalah kesempatan pemerintah untuk mengevaluasi keadaan tata ruang dan membenahinya. DPRD harus meneliti dan mempelajari betul draf yang diajukan. Wagub sendiri sebelumnya sudah mengatakan akan memasukkan reklamasi Ancol ke dalam revisi Perda 1/2014. Jika dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk karena artinya Pemprov DKI membolehkan pelanggaran dulu baru kemudian diputihkan," tegasnya. (OL-14)

 

Baca Juga

Ilustrasi

Polri Tangkap 19 Penyelundup 62,9 Kg Sabu Jaringan Myanmar 

👤Rahmatul Fajri 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 21:17 WIB
Krisno menjelaskan para tersangka menyelundupkan sabu dengan cara membungkusnya dengan teh hijau. Polisi menduga paket sabu itu diproduksi...
MI/Andri Widiyanto

Kapasitas Angkutan Umum DKI Boleh 100%, Namun KRL Tetap 32%

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 19:58 WIB
KAI Commuter masih menerapkan pembatasan kapasitas 32% untuk KRL Jabodetabek dan KRL Yogyakarta-Solo. Serta, menerapkan penyekatan di...
ANTARA FOTO/Reno Esnir

Ragunan Mulai Dibuka untuk Umum Sabtu 23 Oktober 2021

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 19:37 WIB
Pengelola mewajibkan pengunjung yang berkunjung di kebun binatang tersebut mendaftar secara daring (online) satu hari sebelum...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya