Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
Jelang kenormalan baru atau new normal di Ibu Kota, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Teguh P Nugroho meragukan kedisiplinan warga dalam mematuhi aturan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran oleh warga saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan sejak 10 April lalu.
"Terkait kedisiplinan masyarakat, dikhawatirkan mereka langsung berkeliaran. Di level masyarakat manakah new normal ini bisa diberlakukan? Warga sudah mulai kelelahan," kata Teguh, Jakarta, Senin (1/6).
Ia mencontohkan soal kondisi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat menjelang lebaran pada 22 hingga 23 Mei lalu yang dipadati warga, padahal masih dalam pemberlakuan PSBB. Begitu pula dengan keadaan pasar-pasar tradisional lainnya. Minimnya ketegasan Satpol PP untuk menindak pelanggaran PSBB juga disoroti Ombudsman Perwakilan Jakarta.
Baca juga: 659 Orang Masih Jalani Perawatan Covid-19 di Wisma Atlet
Menurutnya, sanksi bagi para pelanggar PSBB masih harus diperbaiki. "Sementara aparat penegak hukum tidak mungkin memakai UU Kekarantina Kesehatan dan UU wabah penyakit menular langsung untuk menindak para pelanggar," tambahnya.
Pemprov DKI diminta harus tetap membatasi pergerakan warga saat pemberlakuan kenormalan baru nanti. Misalnya, kata Teguh, dengan membuka transportasi umum tapi memberlakukan pembatasan jumlah penumpang.
"Memperbolehkan orang di bawah 45 tahun untuk bekerja. Lalu, mengizinkan perusahaan atau pabrik yang tidak dikecualikan tetap beroperasi tanpa evaluasi dan tes berkala," lanjutnya.
Menurut Teguh, secara umum, Jakarta sudah cukup baik dengan PSBB. "Kurva covid-19 mulai menurun, tapi harus ada kesadaran warga juga untuk tetap patuh," pungkasnya. (OL-14)
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Fokus utama petugas adalah area persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light) yang kerap menjadi pusat kerumunan para pencari sumbangan.
Satpol PP Kota Denpasar kembali menggelar aksi penertiban intensif terhadap gelandangan, pengemis (gepeng), pengamen, hingga badut yang kerap beroperasi di persimpangan jalan.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memastikan tidak ada penyelenggaraan perayaan Tahun Baru 2026 yang menampilkan kembang api, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.
Jika masih ada pihak swasta yang tak mengindahkan larangan tersebut, Satpol PP akan langsung meminta pelaksanaan peluncuran kembang api disetop.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta menertibkan 16 reklame yang dinilai membahayakan keselamatan warga.
Memasuki fase pemulihan (recovery) paling berat, pemerintah daerah terus mengerahkan personel lintas unsur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved