Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).
Dalam Ingub 16/2020 berbunyi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta mendukung dan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Berikut, pengendalian risiko penularan infeksi virus korona di wilayah Jakarta.
"Ingub Itu untuk mendorong peran lintas SKPD, agar ikut berperan menyosialisasikan tentang korona," ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI, Dwi Oktavia Handayani, saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (29/2).
Baca juga: Wapres: Indonesia Negatif Korona Berkat Doa Ulama
Selain itu, aturan terbaru juga memerintahkan Asisten Sekretariat Daerah untuk mengawasi dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi risiko wabah virus korona. Serta, upaya pencegahan terhadap virus mematikan di masing-masing jajaran.
Seluruh Wali Kota dan Bupati Kepulauan Seribu diminta berkoordinasi dengan unit kerja pada perangkat daerah di wilayah masing masing. Serta, memetakan kelompok sasaran potensi untuk kegiatan sosialisasi risiko virus Korona.
"Kebanyakan sosialisasi langsung ke apartemen, hotel dan kantor. Lewat media sosial juga," imbuh Dwi.
Kemudian, Ingub 16/2020 juga menitahkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI untuk membantu menyebarkan informasi risiko penularan infeksi korona ke jajaranya. Tidak kalah penting, memperkuat jejaring komunikasi 24 jam melalui hotline 112 Jakarta siaga.
Baca juga: Tiba di Sebaru, Ini Prosedur yang Dijalankan 188 ABK World Dream
Untuk Dinas Kesehatan DKI, diminta melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan risiko penularan infeksi COVID-19, serta upaya pencegahan dan pengendalian. Selanjutnya, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi risiko penularan virus korona dan langkah pencegahan.
Menyusun rencana kontingensi di bawah koordinasi BPBD DKI dengan melibatkan unsur TNI/Polri, rumah sakit dan seluruh perangkat. Kemudian, memantau dan mengevaluasi kesiapan sektor kesehatan untuk menghadapi risiko penularan infeksi COVID-19. Berikut, melakukan evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi jika terjadi kasus.(OL-11)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penerapan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta tidak akan mengganggu pelayanan publik
Pembatasan media sosial berbasis usia dapat diposisikan sebagai shock therapy awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
INDUSTRI aset kripto Indonesia diproyeksikan memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan pada 2026.
Regulasi yang tumpang tindih bukan hanya menurunkan pemasukan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Pemalsuan terus terjadi karenai ijazah masih dijadikan syarat utama untuk mendapatkan pekerjaan dan gelar akademik telah menjadi simbol gengsi sosial.
Pembahasan RUU Hak Cipta di Badan Legislasi (Baleg) DPR membuka kembali kebutuhan mendesak akan membuka regulasi yang lebih adil bagi pelaku industri kreatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved