Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEKJEN Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melibatkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat integritas jajarannya.
Pasalnya, beberapa item usulan anggaran DKI untuk 2020 dianggap ganjil, seperti penganggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan ballpoint sebesar Rp124 miliar.
"Pemprov DKI perlu gandeng KPK untuk kembali menguat kan integritas sumber daya manusia yang ada di DKI birokrasi yang ada di DKI Bagaimana kemudian integritas mereka diikat melalui fakta integritas yang memunculkan karakter anti korupsinya," jelas Fitra di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (6/11).
Baca juga: Hasil Survei: Soal Transparansi Informasi, BTP Ungguli Anies
KPK bisa juga terlibat dalam proses pencegahan korupsi. Hal ini sebenarnya bisa dijadikan peluang bagi Pemprov DKI untuk menguatkan kapasitas birokrasi serta sistem penganggaran
"Itulah saya pikir peran KPK juga sangat dibutuhkan untuk perbaikan itu. Jadi, jangan sampai (Anies) menyalahkan sistem saja tapi karakter manusia juga harus diperbaiki," tegasnya.
Ia mengakui usulan anggaran Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bisa berubah. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, bisa berpotensi menyelewengkan anggaran tersebut.
"Kalau itu tidak dipantau, tidak dipersoalkan lalu (anggaran tidak wajar) itu sampai lolos, sebenernya itu yang kita maksud sebagai perencanaan korupsi. Potensi perencanaan korupsi ya di situ. jadi dia memang semacam ada kesengajaan untuk memasukkan komponen-komponen ke program (DKI)," tandas Misbah. (OL-8)
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
Semua orang yang berkasus dengan hukum harus diperlakukan setara, terlebih lagi dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun dari pagu indikatif 2026 sebesar Rp878,04 miliar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved