Anies Disarankan Gandeng KPK Guna Perkuat Integritas Jajarannya

SEKJEN Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melibatkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat integritas jajarannya.

Pasalnya, beberapa item usulan anggaran DKI untuk 2020 dianggap ganjil, seperti penganggaran lem aibon sebesar Rp82,8 miliar dan ballpoint sebesar Rp124 miliar.

"Pemprov DKI perlu gandeng KPK untuk kembali menguat kan integritas sumber daya manusia yang ada di DKI birokrasi yang ada di DKI Bagaimana kemudian integritas mereka diikat melalui fakta integritas yang memunculkan karakter anti korupsinya," jelas Fitra di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (6/11).

Baca juga: Hasil Survei: Soal Transparansi Informasi, BTP Ungguli Anies

KPK bisa juga terlibat dalam proses pencegahan korupsi. Hal ini sebenarnya bisa dijadikan peluang bagi Pemprov DKI untuk menguatkan kapasitas birokrasi serta sistem penganggaran

"Itulah saya pikir peran KPK juga sangat dibutuhkan untuk perbaikan itu. Jadi, jangan sampai (Anies) menyalahkan sistem saja tapi karakter manusia juga harus diperbaiki," tegasnya.

Ia mengakui usulan anggaran Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 bisa berubah. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, bisa berpotensi menyelewengkan anggaran tersebut.

"Kalau itu tidak dipantau, tidak dipersoalkan lalu (anggaran tidak wajar) itu sampai lolos, sebenernya itu yang kita maksud sebagai perencanaan korupsi. Potensi perencanaan korupsi ya di situ. jadi dia memang semacam ada kesengajaan untuk memasukkan komponen-komponen ke program (DKI)," tandas Misbah. (OL-8)