Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
JUMLAH penumpang Moda Raya Terpadu (MRT) sempat menurun tajam saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di depan gedung Bawaslu RI pada 22 Mei silam.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan jumlah penumpang yang rata-rata mencapai 82 ribu per hari turun hingga 40 ribu penumpang saat aksi berlangsung.
"Ya ada penurunan sekitar 40 ribu penumpang saat itu. Lebih disebabkan karena penumpang loyal kami merupakan pegawai yang berkantor di Sudirman-Thamrin diliburkan oleh kantornya masing-masing akibat aksi tersebut," ujar William di Jakarta, Kamis (30/5).
PT MRT Jakarta pun sempat menutup total secara bertahap enam stasiun bawah tanah yakni Stasiun Senayan, Istora, Setiabudi, Bendungan Hilir, Dukuh Atas, dan Bundaran HI saat aksi terjadi.
Baca juga: Besok, MRT Beroperasi Normal Hingga Bundaran HI
Namun demikian, William menegaskan begitu aksi selesai penumpang mulai naik secara bertahap yakni mencapai 77 ribu pada Jumat (24/5) dan mencapai 89 ribu pada Senin (26/5) lalu.
"Jadi ini sudah terbentuk pola penumpang loyal kita. Ketika kita beroperasi normal ya jumlah penumpang kita sudah 82 ribu sampai 89 ribu per hari," terangnya.
Jumlah rata-rata penumpang ini sudah melebihi target rata-rata penumpang MRT per hari yakni 65 ribu orang. William juga cukup gembira semenjak diskon tarif 50% selesai diberlakukan tidak membuat jumlah penumpang menurun.
"Cukup gembira dengan hal ini. Ternyata tarif tidak berpengaruh signifikan terhadap penumpang," pungkasnya.(OL-5)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved