Depok Kekurangan 6 Ribu PNS

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak enam ribu orang. Kekurangan disebabkan karena banyak yang memasuki masa pensiun. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Depok Supian Suri mengatakan jumlah tersebut berasal dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Supian mengatakan, kekurangan PNS di Depok akan terus bertambah. Pasalnya, setiap tahun PNS di Depok banyak yang memasuki masa pensiun. “Ada sekitar 300 orang PNS yang pensiun tiap tahun,“ kata Supian, Minggu (17/3).

Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai, Pemkot Depok mengangkat tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK3). “Untuk mengisi kekosongan karena pensiun terus bertambah mengngkat TKPK3, “ ujar Supian.

Supian menilai, penerimaan pegawai baru berstatus TKPK tidak sepenuhnya menyelesaikan kekurangan ASN. Selain anggaran Pemkot yang terbatas, masih ada jabatan-jabatan yang tidak bisa diisi oleh TKPK. "TKPK itu hanya teknis lapangan saja, kalau administrasi dan terkait anggaran tetap ditekel ASN," ucapnya.

Dia mengatakan PNS Pemkot Depok sampai saat ini hanya 6.212 orang Idealnya PNS di Kota Depok 12 ribu orang untuk melayani dua juta penduduk Depok. "Artinya jumlah PNS di Kota Depok yang ada sangat jauh dari kata ideal yang seharusnya mencapai lebih dari 12 ribu orang PNS," ujar dia.

Baca juga: Presiden Janji PNS Naik Gaji di Awal April

Karena itu, tegas dia perekrutan PNS harus disegerakan mengingat sekitar 45% kursi PNS mengalami kekosongan staf untuk seksi dan bidang di berbagai SKPD. “Kebutuhan kami masih banyak, kalau dilihat dari kebutuhan hasil anjab (analisa jabatan) dan ABK (analisa beban kerja) harusnya jumlah pegawai kami 12 ribu orang lebih," tukasnya

Khusus tenaga pendidikan dan kesehatan, terutama guru di Kota Depok menurut dia masih cukup. "Untuk tenaga pendidik dan kesehatan masih cukup," paparnya.

Tahun ini, lanjut Supian pihaknya sedang mengajukan 239 lowongan pada penerimaan CPNS. "Tahun ini mudah-mudahan ada lagi perekrutan CPNS untuk menggantikan teman-teman yang pensiun," sebutnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi A DPRD Depok Nurhasim mengatakan, kekurangan PNS bukan hanya terjadi pada 2019. Tiap tahun sebelumnya Pemkot Depok selalu kekurangan PNS utamanya staf, kepala seksi, kepala bidang dan bahkan kepala dinas, Asisten daerah serta staf ahli pemerintah daerah. "Kekurangan PNS di Depok sejak 2015 sampai sekarang bukan hal aneh, “ katanya.

Namun, Pemkot Depok tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya penentuan kuota ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dan tiap tahun kuota yang diberikan untuk Pemkot Depok selalu sedikit. "Sejak adanya moratorium perekrutan CPNS pada tahun 2012, hingga saat ini Pemkot Depok terus mengalami kekurangan PNS," ujarnya (OL-7)