Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
GAGAL mengusung calon kepala daerah, beberapa partai non parlemen di
Kabupaten Bandung Barat akhirnya berlabuh mendukung bupati-wakil bupati
yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan dukungan kepada
Edi Rusyandi-Unjang Ansari yang diusung Partai Golkar dan Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB).
Kemudian, Partai Buruh dan Partai Perindo mendukung pasangan Hengky
Kurniawan-Ade Sudrajat yang diusung PDIP-Partai Nasdem.
Baca juga : Pilkada Bandung Barat, Jeje Ritchie Ditinggalkan Abdul Harris
Sementara Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Ummat dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) memberikan dukungan kepada pasangan Jeje Ritchie Ismail-Asep Ismail.
Terkait dukungan dari partai non parlemen, Calon Wakil Bupati Asep Ismail berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Karena dukungan ini bisa mengantarkan kemenangan mereka di Pilkada Bandung Barat.
Dukungan yang diberikan partai non parlemen, lanjut Asep, didasarkan atas komitmen bersama untuk memenangkan pasangan Jeje-Asep demi membangun Kabupaten Bandung Barat.
Baca juga : Putusan MK Disambut Pembentukan Koalisi 10 Partai Non Parlemen di Bandung Barat
"Semangat dukungan yang diberikan atas dasar pemahaman bersama dalam
membangun Bandung Barat yang lebih maju dan amanah," jelasnya, Senin (9/9).
Sebelumnya, menjelang pendaftaran bakal Calon Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat, 10 partai non parlemen sepakat berkoalisi untuk mengusung calon kepala daerah menyusul keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 tahun 2024 yang mengubah syarat pencalonan Pilkada Serentak 2024.
Padahal, ke-10 partai itu sedang mematangkan konsolidasi koalisi, termasuk bertemu dengan para bakal calon yang nantinya akan diusung.
"Saat ini kami sudah menjajaki 7 orang nama bakal calon bupati dan wakil bupati. Mayoritas nama bakal calon yang dijajaki adalah mereka yang gagal mendapat rekomendasi dari partai lolos parlemen di Bandung Barat," beber Ketua Bappilu DPC PPP Bandung Barat, Dhani R Imron.
Dengan menyatukan langkah bersama, BPRS akan mempunyai suara yang kuat dan masukan yang kuat kepada regulator serta pemangku kepentingan
Kebijakan ini merupakan upaya dari pemprov, khususnya Pak Gubernur Dedi Mulyadi dalam melihat permasalahan di bidang pendidikan yang cukup kritis dengan tingginya anak putus sekolah.
Peningkatan kasus tetap harus diwaspadai bersama. Masyarakat harus terus melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan rasa bangga karena Kota Bandung dipercaya menjadi tuan rumah konvensi nasional berskala internasional ini.
Menkes minta RS Maranatha terus melakukan inovasi. Rumah sakit ini harus berkembang, untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat,"
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
Kebijakan itu mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi kedokteran. Salah satunya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Warga Kampung Kalilunyu, RT/RW 04, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang kini sudah tercemar limbah
Surat edaran larangan meminta bantuan di jalan raya tersebut mulai berlaku sejak awal Agustus.
Bantuan beras diberikan pada periode Juni dan Juli 2025. Setiap penerima manfaat mendapatkan alokasi sebanyak 20 kilogram beras.
Ekspedisi ini dimulai pada Selasa (5/8) pagi dan direncanakan berlangsung hingga Jumat (9/8).
Kecelakaan antara truk boks dengan sepeda motor itu menewaskan pelajar berusia 15 tahun dan melukai pengendara motornya.
Pemasangan pot bunga dilakukan di sepanjang Jalan KHZ Mustofa, Jalan Dokter Soekardjo dan depan Masjid Agung.
Petani memang untung, tapi tidak untung banyak karena serangan OPT
. Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan rangkaian Piala by.U 2025 kepada lingkungan sekolah.
Ada tiga hal yang harus dilakukan pengelola BPRS, yakni memperbaiki tata kelola, melaksanakan manajemen risiko dan melakukan digitalisasi.
Atas prestasinya itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur memberikan apresiasi. Silvia diundang ke Pondopo Cianjur, Rabu (6/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved