Headline
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Pengacara Tannos menggunakan segala cara demi menolak ekstradisi ke Indonesia.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
SEBANYAK 2.466 tenaga guru fungsional, kesehatan dan teknis dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Tasikmalaya. Pelantikan digelar di lapangan upacara belakang kantor Sekretariat Daerah di Jalan Bojongkoneng, Kecamatan Singaparna.
Pengangkatan PPPK itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.
Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto mengatakan, pelantikan dilakukan berdasarkan Undang Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). Para PPPK itu sudah menjadi pegawai berkedudukan sama dengan aparatur sipil negara lainnya.
Baca juga : Pelamar PPPK di Kabupaten Tasikmalaya Mencapai 8.000 Orang
"Saya meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pendidikan tidak membedakan guru pegawai Negeri sipil (PNS) dan honorer. Karena, para guru mempunyai konsekuensi hukum dan nilai bagi anak didiknya," katanya, Selasa (7/5).
Dia mengatakan, Pemkab Taskmalaya telah menyiapkan anggaran Rp 80 miliar yang bersumber dari APBD untuk PPPK pada 2024.
Pihaknya juga berterima kasih kepada para guru fungsional, kesehatan dan teknis yang telah memberikan dedikasi luar biasa. Pemkab mengapresiasi para guru non-pegawai negeri sipil (PNS), yang memiliki honor hanya Rp300 ribu per bulan.
Baca juga : BPBD Kabupaten Tasikmalaya masih Mewaspadai Ancaman Bencana
"Dengan pengangkatan PPPK ini diharapkan guru akan mendapatkan gaji yang lebih layak. Saya berterima kasih kepada guru yang memiliki dedikasi yang luar biasa dan secara khususnya dari non-PNS. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan terus berupaya mengangkat guru honorer menjadi PPPK. Mereka akan akan mendapatkan gaji per bulannya sebesar Rp2,8 juta," tandasnya.
Menurutnya, PPPK akan dikontrak selama 2 tahun. Pada 2026, seluruh pegawai akan diangkat.
"Kita masih kekurangan tenaga pegawai sebanyak 4.000 orang. Kami akan terus memperjuangkan agar mereka diangkat menjadi PPPK," tandasnya.
BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, Jawa Barat, menyerahkan bantuan subsidi upah (BSU) bagi 11.361 pekerja non-ASN di lingkup Pemkot Sukabumi, Rabu (25/6).
PEMERINTAH menjanjikan bantuan subsidi upah (BSU) bagi para pekerja, termasuk kepada pekerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) senilai Rp600 ribu.
Selama Juni 2025, telah terjadi 50 kali gangguan operasional yang disebabkan oleh layang-layang
Peluncuran 9 bank mini tingkat SMP dilakukan OJK Cirebon
Penanganan ODGJ di Rumah Sakit Islam (RSI) Hj Siti Muniroh baru pertama kali dilaksanakan. Sebelumnya, Dinas Kesehatan melakukan layanan dengan sistem jemput bola lewat puskesmas.
Saat ini sejumlah sekolah swasta di Jabar masih sepi peminat, akibat masyarakat yang cenderung memilih sekolah negeri.
Proyek perumahan Pramestha Mountain City mangkrak sejak 2019 lalu. Ratusan korban telah membayar lunas uang ratusan miliaran rupiah kepada pengembang.
Job Fair diharapkan menjadi langkah yang cukup efektif untuk mengurangi angka pengangguran.
Keunikan program ini adalah kemampuannya untuk memberikan kurikulum internasional yang mengedepankan pengembangan keterampilan praktis, riset terapan, dan penguatan kompetensi global
Eigerindo MPI Voucher hadir sebagai bentuk apresiasi yang relevan untuk berbagai momen spesial.
Dinas ESDM Jabar telah melaporkan belasan tambang ilegal tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Modus pesta gay ini adalah family gathering. Penyelenggara juga menyebarkan undangan melalui media sosial dengan biaya pendaftaran Rp200 per orang.
Dari rencana semula 133 aset, berhasil disita 161 aset yang dimiliki oleh 125 wajib pajak (WP) dengan total tunggakan sebesar Rp411.365.142.531.
Mahasiswa diharapkan dapat menjunjung tinggi almamater serta mampu melaksanakan janji yang telah diucapkan.
Kapolsek Megamendung, AKP Yulita Heriyanti mengatakan bahwa pesta gay tersebut berkedok family gathering. Hal itu diduga untuk mengelabui warga dan petugas.
Di Kota Bandung saat ini terdapat 350 satuan pendidikan negeri, terdiri dari 5 TK Negeri, 270 SD Negeri dan 75 SMP Negeri.
Kajian risiko dan pemetaan potensi bencana di tiga desa rawan bencana merupakan bagian implementasi program SCR yang mengusung pendekatan partisipatif berbasis komunitas.
Pengaruh cuaca yang tidak menentu berdampak pada berbagai penyakit yang menyerang semua umur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved