Ultimatum Trump ke Greenland Picu Alarm Geopolitik Global

GREENLAND mendadak menjadi episentrum ketegangan geopolitik global pada awal 2026, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ultimatum terbuka terkait masa depan pulau terbesar di dunia itu, memicu kekhawatiran serius di Eropa dan mempertanyakan kembali daya tahan NATO serta tatanan keamanan internasional.

"Kita akan melakukan sesuatu dengan Greenland, entah dengan cara yang baik atau cara yang lebih sulit," kata Trump kepada para eksekutif minyak pada Jumat (9/1). 

Pernyataan itu disampaikan dengan peringatan tersirat mengenai potensi campur tangan Rusia dan Tiongkok di kawasan celah strategis GIUK (Greenland-Iceland-United Kingdom). Pernyataan tersebut dinilai bukan sebagai diplomasi, melainkan sebuah ultimatum terbuka.

Baca juga : Trump: Kurang Kendali AS atas Greenland tidak Dapat Diterima

Retorika Kekuasaan Menggantikan Hukum

Pernyataan Trump secara terbuka diperjelas oleh para ideolog pendukungnya. Stephen Miller, tokoh kunci dalam lingkaran kekuasaan Trump, secara terbuka mempertanyakan legitimasi kedaulatan Denmark atas Greenland, mengabaikan perjanjian internasional yang telah berlangsung berabad-abad.

"Tidak seorang pun akan melawan Amerika Serikat secara militer terkait masa depan Greenland," kata Miller, menyiratkan bahwa kekuatan militer dapat menggantikan dasar hukum internasional.

Senator Marco Rubio menggemakan pandangan serupa dengan memperingatkan bahwa Greenland tidak boleh jatuh ke tangan yang salah.

Baca juga : Tegas! PM Greenland Tolak Mentah-mentah Ambisi Donald Trump untuk Aneksasi

Sementara Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth membingkai kemungkinan aneksasi sebagai kebutuhan peradaban. 

Bersama-sama, pernyataan mereka membentuk paduan suara politik yang menunjukkan pengabaian terhadap aturan internasional yang selama ini diklaim Amerika Serikat sebagai fondasi tatanan global.

Dari Fantasi Properti ke Doktrin Kekuasaan

Berbeda dengan gagasan Trump pada 2019 yang kerap dianggap sebagai fantasi bisnis properti, manuver terbaru ini dinilai jauh lebih berbahaya. 

Para pengamat melihatnya sebagai cikal bakal doktrin geopolitik baru. Sejenis takdir nyata abad ke-21 yang dikemas sebagai kebijakan keamanan, di mana kedaulatan diperlakukan sebagai variabel opsional.

Di bawah pendekatan ini, Atlantik Utara tidak lagi dipandang sebagai ruang aliansi, melainkan sebagai wilayah pengaruh domestik Washington.

Dorongan strategis di baliknya dinilai sangat jelas. Greenland menyimpan cadangan mineral tanah jarang yang krusial bagi industri baterai, sistem persenjataan, dan teknologi canggih. Penguasaan sumber daya ini berpotensi mengguncang dominasi rantai pasok Tiongkok secara signifikan.

Selain itu, mencairnya es Arktik membuka jalur pelayaran dan koridor militer baru yang menjadi perhatian Pentagon. Cadangan hidrokarbon yang belum dieksplorasi juga terbentang di bawah lapisan es, ini sumber daya yang selama ini dilindungi oleh regulasi lingkungan Denmark.

Jika retorika disingkirkan, yang tersisa adalah pola imperialis klasik, yakni kuasai terlebih dahulu, benarkan kemudian.

Eropa Melihat Ancaman Eksistensial NATO

Eropa merespons dengan kekhawatiran serius. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa langkah Amerika Serikat terhadap sesama sekutu NATO akan menjadi momen yang menentukan bagi tatanan keamanan pasca-Perang Dunia II.

Pesannya tegas, jika Amerika menyerang sekutunya sendiri, NATO akan kehilangan makna substantif dan hanya tersisa sebagai simbol kosong.

Namun, respons Eropa juga memperlihatkan keretakan internal. Inggris, yang selama ini dikenal sebagai sekutu paling vokal Washington, justru menunjukkan sikap ambigu. 

Perdana Menteri Keir Starmer sempat menyatakan dukungan kepada Denmark, namun kemudian menghindari sikap tegas saat didesak lebih jauh.

Ketika ditanya apakah serangan AS ke Greenland akan mengakhiri NATO, Starmer menolak menjawab langsung, menyebutnya sebagai kesalahan strategis untuk memaksa pilihan antara Washington dan Brussels. Sikap ini menuai kritik tajam karena dinilai membuka ruang bagi agresi lebih lanjut dan melemahkan kredibilitas Inggris di mata sekutu Eropa.

Perlawanan Internal AS Masih Terbatas

Di dalam negeri Amerika Serikat, penolakan memang muncul, meski belum solid. Senator Ruben Gallego mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang pendanaan bagi permusuhan terhadap Greenland.

Ia menuduh Trump hanya menginginkan sebuah pulau raksasa dengan namanya di atasnya. Namun, sejumlah analis menilai pernyataan tersebut justru meremehkan skala ancaman yang ada. 

Isu Greenland bukan sekadar soal ego, melainkan refleksi dari pemerintahan yang memandang hukum sebagai penghalang, sekutu sebagai beban, dan kekuatan sebagai satu-satunya sumber legitimasi.

Dampak Global Mulai Terasa

Dampak manuver ini mulai terasa secara global. Di Brussels, para pejabat Uni Eropa secara tertutup mulai membahas skenario hari setelah NATO, dengan asumsi ketidakandalan Amerika sebagai kondisi permanen. 

Sementara di Beijing dan Moskow, para ahli strategi mengamati perkembangan ini dengan kepuasan terselubung.

Ungkapan Napoleon kembali bergema di kalangan diplomat, "Jangan pernah mengganggu musuhmu ketika dia sedang melakukan kesalahan,".

Langkah Trump di Greenland mengikuti pola yang sama dengan kebijakannya di Venezuela, yakni keduanya mengikis norma internasional yang selama ini digunakan Washington untuk menekan pihak lain. 

Ketika Amerika menangkap pemimpin asing atau mengancam merebut wilayah sekutu, garis antara pencegahan dan pelanggaran hukum internasional menjadi kabur.

Ancaman terhadap Sistem Aliansi Global

Dengan utang nasional mendekati US$38 triliun, Amerika Serikat tetap menunjukkan nafsu yang besar terhadap petualangan luar negeri. Sejarah panjang intervensi meninggalkan jejak kehancuran dan krisis legitimasi.

Greenland kini terancam menjadi bagian dari rangkaian tersebut, bukan sebagai medan perang terbuka, tetapi sebagai titik runtuhnya sistem aliansi global.

Jika Trump benar-benar melangkah lebih jauh maka NATO dinilai telah mati secara de facto. Yang tersisa adalah negara adidaya yang menukar kehormatan dengan mineral, aliansi dengan intimidasi, dan hukum dengan impuls kekuasaan.

Kekaisaran, sejarah mencatat, jarang runtuh karena diserang. Mereka runtuh karena kehilangan pengendalian diri, salah menafsirkan rasa takut sebagai rasa hormat dan mengacaukan kekuasaan dengan takdir. 

Greenland mungkin tak pernah mendengar tembakan dilepaskan. Namun, bagi banyak pihak, kerusakan geopolitik itu dinilai telah terjadi. (Middle East Monitor/Z-2)