Trump Bandingkan Penangkapan Maduro dengan Noriega, Senator AS: Hanya Kedok

DI tengah malam Caracas, ketika sirine jarang terdengar dan lampu jalan memantul di aspal basah, pasukan Amerika Serikat (AS) memasuki Venezuela dengan satu misi yang dramatis, menangkap Presiden Nicolas Maduro. 

Operasi yang tampaknya sukses secara taktis itu, yang oleh pemerintahan Trump dibandingkan dengan penangkapan Manuel Noriega di Panama pada 3 Januari 1990, bukan sekadar soal menangkap seorang pemimpin. 

Ini panggung bagi ambisi geopolitik besar, intervensi militer, dan perebutan cadangan minyak terbesar di dunia, sambil memicu pertanyaan tentang masa depan demokrasi dan stabilitas di Amerika Latin.

Baca juga : AS Tangkap Maduro, Kewenangan Legal Aksi Trump di Venezuela Dipertanyakan

Invasi Presiden George H.W. Bush ke Panama, meski kontroversial, bersifat menentukan dan relatif minim komplikasi. Namun, tantangan di Venezuela diprediksi lebih kompleks dan penuh jebakan.

Dengan menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan AS akan masuk dan mengambil alih cadangan minyak terbesar di dunia, Trump menimbulkan pertanyaan tentang motivasi sebenarnya dari intervensi tersebut.

"Pada intinya, Trump menegaskan bahwa semua yang telah dia katakan hingga saat ini hanyalah kedok untuk rencananya mengambil alih Venezuela dan menjalankannya untuk kepentingan perusahaan minyak Amerika dan teman-teman miliardernya," kata Senator Chris Van Hollen.

Baca juga : AS Tangkap Maduro Langgar Hukum Internasional, Apa Sanksi dan Presedennya?

Rencana Trump dan Potensi Eskalasi Militer

Selama konferensi pers Sabtu (3/1), Trump memberikan sedikit rincian tentang bagaimana ia berencana membawa Venezuela menuju stabilitas, kemakmuran, dan pemerintahan demokratis. 

Presiden AS itu juga tidak menutup kemungkinan eskalasi militer lebih lanjut atau keterlibatan pasukan yang berkepanjangan.

"Kami siap untuk melancarkan serangan kedua dan jauh lebih besar jika perlu," kata Trump. 

"Kami tidak takut dengan kehadiran pasukan di lapangan," ujarnya di kesempatan lain.

Dengan Maduro menghadapi sesuatu yang disebut Jaksa Agung Pam Bondi sebagai murka penuh keadilan Amerika di tanah Amerika di pengadilan Amerika, Trump juga menegaskan visi jangka panjang tentang dominasi AS di Belahan Barat, merujuk pada Doktrin Monroe abad ke-19.

"Doktrin Monroe itu penting, tetapi kita sudah jauh melampauinya, jauh sekali. Sekarang mereka menyebutnya Doktrin Don-roe," kata Trump sambil memperingatkan bahwa intervensi di Venezuela bisa menjadi preseden bagi aksi militer AS di negara-negara lain yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Ia menekankan agar Presiden Kolombia Gustavo Petro berhati-hatilah.

Kontradiksi dengan Retorika Nonintervensi

Langkah itu bertentangan dengan citra Trump sebagai nonintervensionis yang selama ini menjadi salah satu pilar keyakinan basis pendukung MAGA dan filosofi America First.

Dalam setahun terakhir, ia memerintahkan serangan militer di Iran, Yaman, Suriah, Irak, Nigeria, dan negara lain. Selain itu, AS menarget kapal-kapal yang diduga membawa narkoba dari Venezuela.

"Keberhasilan Trump di Venezuela akan bergantung pada beberapa faktor," kata Andres Martinez Fernandez, analis kebijakan senior untuk Amerika Latin di Heritage Foundation. 

Salah satunya adalah kemampuan menemukan sekutu yang dapat diandalkan di sisa-sisa kerangka pemerintah Venezuela.

Rezim Maduro dianggap tidak sah oleh AS. Namun Trump menyatakan Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah berkomunikasi dengan Wakil Presiden pilihan Maduro, Delcy Rodriguez, dan dia pada dasarnya bersedia melakukan yang menurut mereka perlu untuk menjadikan Venezuela hebat.

Namun, beberapa jam setelah pernyataan Trump, Rodriguez tampil di televisi dari Caracas dengan sikap menentang. Ia menuntut pembebasan segera Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores. Satu-satunya presiden Venezuela, katanya, ialah Presiden Nicolás Maduro.

Trump juga meremehkan kemampuan pemimpin oposisi Maria Corina Machado, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2025, untuk memimpin tatanan baru di Venezuela. 

"Saya pikir akan sangat sulit baginya untuk menjadi pemimpin," kata Trump. 

"Dia tidak memiliki dukungan atau rasa hormat di dalam negeri. Jadi, dia wanita yang sangat baik, tetapi dia tidak memiliki rasa hormat dari warga," tambahnya.

Tantangan Lain dan Perlu Mitra Regional

Analis Heritage Foundation, Martinez Fernández, menyoroti risiko menghadapi geng-geng kriminal bersenjata yang bersekutu dengan Maduro dan masih aktif di Venezuela. 

Ia menyarankan agar Trump membangun mitra regional, termasuk dengan negara-negara yang bersahabat seperti Bolivia, Cile, Argentina dan El Salvador.

Di dalam negeri, pemerintahan Trump diprediksi akan menghadapi pertanyaan keras dari Kongres, yang sebelumnya tidak diberi informasi tentang operasi Venezuela. 

Meski Konstitusi memberikan kekuasaan untuk menyatakan perang kepada legislatif, Kongres secara efektif telah menyerahkan sebagian besar wewenang tersebut ke eksekutif selama lebih dari tiga perempat abad.

Sejak Pearl Harbor, Kongres belum pernah mengeluarkan deklarasi perang formal, bahkan ketika ribuan anggota militer AS tewas dalam konflik berkepanjangan di seluruh dunia.

Demokrat dan beberapa Republikan menilai tindakan Trump di Venezuela menegaskan pentingnya Kongres mengambil kembali peran konstitusionalnya.

"Menggunakan kekuatan militer untuk melakukan perubahan rezim membutuhkan pengawasan ketat, justru karena konsekuensinya tidak berakhir dengan serangan awal," tulis Senator Mark R. Warner di media sosial.

"Jika Amerika Serikat menegaskan hak untuk menggunakan kekuatan militer menyerang dan menangkap pemimpin asing yang dituduh melakukan tindakan kriminal, apa yang mencegah Tiongkok mengeklaim otoritas yang sama atas kepemimpinan Taiwan? Apa yang menghentikan Vladimir Putin menggunakan pembenaran serupa untuk menculik presiden Ukraina?" tambah Warner.

"Begitu batas ini dilanggar, aturan yang menahan kekacauan global mulai runtuh dan rezim otoriter akan menjadi yang pertama memanfaatkannya," pungkasnya. (Washington Post/I-2)