Sekjen PBB Peringatkan Dampak Berbahaya Aksi Militer AS di Venezuela

SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres, menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait meningkatnya ketegangan di Venezuela, terutama menyusul tindakan militer Amerika Serikat (AS) di wilayah tersebut. Guterres menilai langkah tersebut berisiko menciptakan standar baru yang merusak tatanan global.

Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Minggu (4/1) WIB, Guterres menegaskan bahwa intervensi semacam itu merupakan ancaman bagi stabilitas hukum internasional. 

PBB memandang situasi ini bukan sekadar persoalan satu negara, melainkan potensi ancaman bagi kedaulatan hukum di mata dunia.

Baca juga : Maduro Sebut Trump Ingin Jadikan Venezuela Koloni dan Rebut Minyak

"Terlepas dari situasi di Venezuela, sederet perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh — oleh semua pihak — terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB," ujar Dujarric dalam pernyataan resminya.

Kekhawatiran terhadap Supremasi Hukum

Lebih lanjut, Dujarric mengungkapkan bahwa Guterres sangat prihatin melihat aturan hukum internasional yang kian tidak dihormati. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dianggap dapat memicu kekacauan diplomatik yang lebih luas.

Pimpinan tertinggi PBB tersebut secara spesifik menyoroti eskalasi yang terjadi baru-baru ini di Venezuela. Ia memberikan peringatan keras bahwa tindakan militer dan ketegangan yang terus memuncak memiliki "potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut." 

Baca juga : Tolak Serangan AS untuk Bela Diri, Iran Minta PBB Bertindak Tegas

Ketidakstabilan di Venezuela dikhawatirkan akan merembet dan mengganggu keseimbangan politik serta keamanan di negara-negara tetangga di Amerika Latin.

Mendorong Jalur Diplomasi

Sebagai solusi atas krisis yang terjadi, Guterres mendesak seluruh pihak yang terlibat, baik aktor domestik di Venezuela maupun kekuatan internasional, untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan. PBB menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan melalui jalur politik yang damai dan terbuka.

Guterres mengimbau semua pihak untuk terlibat dalam dialog inklusif, "dengan menghormati secara penuh hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum," tegas pernyataan tersebut.

Sikap tegas PBB ini menjadi pengingat bagi komunitas internasional akan pentingnya menjaga kedaulatan suatu negara dan mengedepankan hak asasi manusia di tengah situasi konflik yang memanas. (Ant/Z-1)