Menlu Tiongkok Wang Yi Tegaskan Lima Prinsip Damai Iran, Desak Gencatan Senjata

MENTERI Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menegaskan bahwa pencapaian gencatan senjata merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar dalam menyikapi krisis di Iran. Dalam pernyataan resminya, Beijing menekankan bahwa kekuatan militer bukanlah solusi permanen bagi stabilitas di kawasan Timur Tengah.

"Posisi prinsip kami terhadap masalah Iran dapat diringkas dalam satu kalimat yaitu gencatan senjata dan penghentian perang. Seperti pepatah orang Tiongkok kuno, senjata adalah alat pembawa malapetaka, tidak boleh digunakan tanpa pertimbangan matang," ujar Wang Yi dalam konferensi pers mengenai Kebijakan Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri Tiongkok di Beijing, Minggu (8/3/2026).

Tragedi Kemanusiaan dan Kegagalan Kekuatan Militer

Menanggapi eskalasi besar yang melanda Timur Tengah, Wang Yi menyatakan bahwa perang yang terjadi saat ini semestinya tidak perlu pecah. Menurutnya, sejarah membuktikan bahwa konfrontasi bersenjata hanya akan melahirkan siklus kebencian baru.

Baca juga : Ali Larijani Sebut AS-Israel Ingin Pecah Belah Iran Jadi Beberapa Bagian

"Perang tidak membawa manfaat bagi pihak mana pun. Kekuatan militer bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Pertempuran senjata hanya akan menambah kebencian baru dan menumbuhkan krisis baru," jelasnya.

Tiongkok mendesak penghentian segera operasi militer guna mencegah eskalasi berulang dan menghindari meluasnya kobaran perang ke luar kawasan.

5 Prinsip Dasar China untuk Masalah Iran

Dalam menangani krisis yang melibatkan Iran dan dinamika Timur Tengah, Wang Yi memaparkan lima prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh komunitas internasional:

Baca juga : Israel Serang Infrastruktur Militer Iran, Targetkan Jet F-14 di Isfahan

1. Menghormati Kedaulatan Negara: Wang Yi menegaskan bahwa kedaulatan, keamanan, dan keutuhan wilayah Iran serta negara-negara Teluk tidak boleh dilanggar karena merupakan landasan tatanan internasional.
2. Larangan Penyalahgunaan Kekuatan: "Kepalan tangan yang keras tidak berarti kebenaran juga keras," tegas Wang. Ia mengingatkan dunia agar tidak kembali ke hukum rimba karena rakyat sipil menjadi korban tak berdosa.
3. Nonintervensi Urusan Dalam Negeri: Tiongkok berpendapat bahwa rakyat Timur Tengah adalah pemilik sah kawasan tersebut. Upaya merancang revolusi atau pergantian rezim paksa disebut tidak akan mendapat dukungan rakyat.
4. Penyelesaian Jalur Politik: Beijing mendorong semua pihak kembali ke meja perundingan untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang setara demi mewujudkan keamanan bersama.
5. Peran Konstruktif Negara Besar: Negara-negara besar diminta menggunakan kekuatannya dengan itikad baik dan menjunjung keadilan bagi perdamaian kawasan.

Sebagai mitra strategis, Tiongkok menyatakan kesiapannya untuk mempraktikkan Inisiatif Keamanan Global demi mengembalikan ketenangan bagi rakyat di Timur Tengah.

Konteks Konflik: Pascaserangan AS dan Israel

Situasi di kawasan memanas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut secara tragis menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta setidaknya 926 warga sipil.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa operasi militer tersebut bertujuan mencegah pengembangan senjata nuklir Iran dan menempatkan kepemimpinan yang dianggap rasional di Teheran. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan aset militer AS di Israel dan wilayah Teluk.

Pernyataan Wang Yi ini menjadi sinyal kuat dari Beijing untuk mengambil peran lebih aktif sebagai mediator dalam mendinginkan suhu geopolitik global yang kian membara. (Ant/I-2)