Tiongkok Kritik Dominasi Global, Desak Hormati Kedaulatan Iran

JURU bicara Kongres Rakyat Nasional Tiongkok Lou Qinjian menegaskan tidak ada negara yang berhak mendominasi urusan internasional atau menentukan nasib negara lain. 

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah dan dinamika hubungan internasional yang semakin kompleks.

Juru bicara Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (NPC) Lou Qinjian menyerukan agar semua pihak menghormati kedaulatan negara serta mematuhi hukum internasional. 

Baca juga : Tangkis Sanksi AS, Diam-Diam Tiongkok Beli Minyak Iran

Lou juga menyinggung gagasan tata kelola global yang diusulkan Presiden Tiongkok Xi Jinping melalui Inisiatif Tata Kelola Global. Ini disebutnya sebagai solusi Tiongkok untuk membangun sistem internasional yang lebih adil dan seimbang.

"Tidak ada negara yang berhak mendominasi urusan internasional, mendikte nasib negara lain, atau memonopoli keunggulan pembangunan, apalagi memaksakan apa pun yang diinginkannya kepada dunia," kata Lou dalam konferensi pers menjelang pembukaan sidang parlemen Tiongkok.

Ia tidak secara langsung menyebut negara tertentu. Namun pernyataannya muncul saat menanggapi pertanyaan seorang jurnalis Turki yang menyinggung kekhawatiran komunitas internasional mengenai meningkatnya unilateralisme dan melemahnya institusi tata kelola global.

Baca juga : Tanpa Basa-Basi, Tiongkok Bakal Kirim Utusan ke Timur Tengah untuk Tengahi Iran dan AS-Israel

Jurnalis tersebut juga menyinggung sejumlah perkembangan global terbaru, termasuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, penangkapan presiden Venezuela oleh Washington, serta wacana Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Greenland.

Lou mengatakan Beijing sangat memperhatikan situasi di Iran dan menyerukan penghentian segera operasi militer serta kembalinya dialog diplomatik. "Kedaulatan, keamanan, dan integritas wilayah Iran harus dihormati," sebutnya.

Ia menilai dunia saat ini sedang berada di titik balik penting. Dalam setahun terakhir, menurutnya, globalisasi ekonomi menghadapi tekanan besar, sementara konflik lintas batas semakin sering terjadi.

"Dalam menghadapi dunia yang berubah dan bergejolak, pembangunan damai dan kerja sama yang saling menguntungkan adalah satu-satunya jalan keluar," ujar Lou.

Ia menegaskan bahwa Inisiatif Tata Kelola Global yang diperkenalkan oleh Xi dalam KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai tahun lalu bertujuan mendorong kesetaraan kedaulatan, kepatuhan terhadap hukum internasional, praktik multilateralisme, serta pendekatan yang berpusat pada kepentingan masyarakat.

Menurut Lou, gagasan tersebut menawarkan solusi Tiongkok untuk menciptakan sistem tata kelola global yang lebih adil.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran United Nations. Menurutnya, lembaga tersebut dibentuk setelah dua perang dunia dan tetap menjadi pilar utama kerja sama internasional.

"Lebih dari 80 tahun praktik telah menunjukkan bahwa peran Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya dapat diperkuat, bukan dilemahkan, dan statusnya harus dipertahankan, bukan digantikan," paparnya.

Lou menambahkan bahwa Tiongkok siap bekerja sama dengan negara lain untuk memperkuat sistem internasional yang berbasis aturan.

Konferensi pers tersebut juga membahas berbagai isu domestik, termasuk rencana pemerintah untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. 

Lou mengatakan penjualan ritel barang konsumsi Tiongkok tahun lalu melampaui 50 triliun yuan atau sekitar 7,2 triliun dolar AS, dengan konsumsi menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi negara itu.

"Kami akan terus memperluas permintaan domestik, meningkatkan pasokan barang dan jasa konsumen berkualitas tinggi, mengoptimalkan kebijakan pertukaran barang lama dengan barang baru, dan menciptakan skenario konsumsi yang lebih beragam," terang Lou.

Ia menambahkan pemerintah juga akan meningkatkan layanan publik seperti perawatan anak, layanan kesehatan, dan perawatan lansia untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat terkait pengeluaran rumah tangga.

Sidang NPC yang dibuka pada Kamis berlangsung bersamaan dengan pertemuan badan penasihat politik tertinggi negara itu. Kedua forum tersebut dikenal sebagai dua sidang dan menjadi agenda politik tahunan penting di Tiongkok.

Pertemuan tahun ini juga menandai dimulainya penyusunan Rencana Lima Tahun ke-15, yang akan menjadi kerangka kebijakan pembangunan negara hingga 2030.

"Periode Rencana Lima Tahun ke-15 akan menjadi tahap kritis karena Tiongkok berupaya memperkuat fondasi dan mendorong maju di semua lini menuju realisasi modernisasi sosialis secara mendasar," pungkas Lou. (CNA/I-2)