Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
ATURAN baru yang ditetapkan Israel terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional berisiko membuat ratusan ribu warga Gaza kehilangan layanan kesehatan pada 2026. Doctors Without Borders (MSF) memperingatkan pada Senin (22/12).
Dalam pernyataannya, organisasi kemanusiaan itu mengatakan aturan tersebut bisa mencabut izin pendaftaran bagi LSM internasional mulai 1 Januari. Langkah ini akan menghalangi organisasi seperti MSF untuk memberikan layanan esensial di Gaza dan Tepi Barat.
Disebutkan, hilangnya akses bagi organisasi-organisasi kemanusiaan yang independen dan berpengalaman akan menjadi bencana bagi warga Palestina di tengah sistem kesehatan Gaza yang sudah hancur.
"MSF menyerukan kepada otoritas Israel untuk memastikan bahwa LSM internasional dapat mempertahankan dan melanjutkan respons mereka yang imparsial dan independen di Gaza," sebut pernyataan itu.
MSF memperingatkan bahwa tanggap kemanusiaan yang sudah terbatas tidak bisa terus dilucuti.
"Dalam setahun terakhir, tim MSF telah merawat ratusan ribu pasien dan menyalurkan ratusan juta liter air," kata Koordinator Darurat MSF untuk Gaza, Pascale Coissard.
Ia menambahkan MSF berupaya memperluas dukungan bagi sistem kesehatan Gaza yang hancur, setelah melakukan hampir 800.000 konsultasi rawat jalan dan menangani lebih dari 100.000 kasus trauma pada 2025.
MSF berencana terus memperkuat kegiatannya pada 2026 jika diberi izin.
Coissard mengatakan jika MSF tidak memiliki izin beroperasi ke Gaza tahun depan, sebagian besar penduduk Gaza akan kehilangan akses ke perawatan medis penting, air, dan dukungan untuk menyelamatkan jiwa.
"Aktivitas MSF melayani hampir setengah juta orang di Gaza melalui dukungan vital kami kepada sistem kesehatan yang hancur," sebut organisasi itu dalam pernyataannya.
Tentara Israel telah membunuh hampir 71.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 171.000 lainnya dalam agresi militer di Gaza sejak Oktober 2023.
Meskipun gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober, Israel terus melanggar kesepakatan dengan melarang masuk truk-truk bantuan medis sesuai jumlah yang telah disepakati.
Akibatnya, kondisi darurat kesehatan yang kritis di Gaza semakin parah, menurut otoritas kesehatan di wilayah kantong Palestina itu. (Anadolu/Ant/I-2)
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
Citra satelit ungkap militer Israel buldoser Pemakaman Perang Gaza. Makam tentara Sekutu PD I & II hancur, memicu kecaman atas penodaan situs bersejarah militer.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
Mahkamah Agung Israel menunda putusan petisi FPA. Zionis bersikeras melarang jurnalis asing masuk Gaza dengan alasan keamanan meski perang sudah berjalan dua tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved