Lawan Hukum, Israel Terus Perluas Permukiman Ilegal di Tepi Barat

DALAM perluasan besar-besaran permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, kabinet Israel pada Kamis (11/12) malam menyetujui legalisasi dan pendirian sejumlah pos terdepan pemukim. Ini menurut seorang sumber Israel yang mengetahui masalah tersebut kepada CNN, kemarin.

Keputusan tersebut mengesahkan 19 pos terdepan di seluruh Tepi Barat, termasuk dua yang dievakuasi dalam rencana penarikan diri pada 2005. "Semua aktivitas pemukiman Israel ilegal dan merupakan pelanggaran hukum internasional serta resolusi legitimasi internasional," kata juru bicara Presiden Palestina, Nabil Abu Rudeineh, menanggapi berita tentang keputusan tersebut kepada kantor berita resmi Palestina WAFA.

Pos terdepan, selain ilegal menurut hukum internasional, juga ilegal menurut hukum Israel. Para pemukim mendirikan pos terdepan dengan tujuan memperoleh izin pembangunan ilegal di masa mendatang. Banyak pemukiman yang baru disahkan berada jauh di dalam Tepi Barat.

Baca juga : Permukiman Ilegal Israel di Tepi Barat Ancam Negara Palestina

Beberapa pos terdepan telah ada selama lebih dari 20 tahun dan menjadi rumah bagi puluhan keluarga. Lokasi-lokasi lain berada di Tepi Barat yang dianggap para pemukim sebagai posisi strategis untuk memperluas dan membangun permukiman baru di masa depan.

"Keputusan itu sebagai eskalasi berbahaya yang mengungkap niat sebenarnya dari pemerintah pendudukan untuk memperkuat sistem aneksasi, apartheid, dan Yahudisasi penuh atas tanah Palestina," ujar Kepala Komisi Perlawanan Tembok dan Kolonisasi Palestina, Moayyad Shaaban.

Persetujuan baru itu merupakan bagian dari dorongan lebih jauh oleh sayap kanan Israel, termasuk Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich. Tujuannya memperluas pemukiman dan mengubur kemungkinan negara Palestina dengan mencegah hubungan teritorial antara kota dan komunitas Palestina.

Baca juga : OKI Kutuk Ketua DPR AS Pimpin Delegasi ke Permukiman Ilegal Israel

Gerakan sayap kanan, Nahala, yang mendukung perluasan permukiman di Tepi Barat, merayakan keputusan tersebut. Ia menyebutnya sebagai pencapaian mengesankan yang akan segera mengarah pada permukiman Israel di Gaza.

Pada Mei, Israel mengumumkan akan membangun 22 permukiman baru. Menurut organisasi pengawas pemukiman Peace Now, langkah itu merupakan perluasan permukiman terbesar dalam lebih dari 30 tahun.

Pada Rabu (10/12), Israel menyetujui hampir 800 unit perumahan di tiga permukiman berbeda di Tepi Barat. Peace Now mengatakan ini pola yang bertujuan menormalisasi perencanaan di pemukiman dan mengurangi perhatian serta kritik publik dan internasional.

Smotrich mengatakan unit perumahan baru tersebut merupakan bagian dari proses strategis yang jelas untuk memperkuat permukiman dan memastikan kehidupan, keamanan, dan pertumbuhan berkelanjutan.

Ketua Dewan Nasional Palestina Rouhi Fattouh mengatakan keputusan untuk menyetujui pemukiman baru tersebut sama dengan pelanggaran ganda terhadap hukum internasional. Ia mengutip pelanggaran resolusi PBB dan pendapat Mahkamah Internasional bahwa aktivitas pemukiman tergolong ilegal.

Dalam pernyataan yang dirilis Jumat (12/12), Fattouh menambahkan bahwa perluasan pemukiman memperkuat kebijakan aneksasi bertahap.

Di Gaza, Israel mengatakan pada Sabtu (13/12) bahwa mereka melakukan serangan udara yang menargetkan seorang komandan senior Hamas dalam kondisi gencatan senajata. Ia dituduh sebagai salah satu arsitek serangan 7 Oktober. Militer Israel mengatakan serangan itu menewaskan Raad Saad, kepala persenjataan sayap militer Hamas dan salah satu militan senior terakhir yang tersisa di Gaza. (I-2)