Thailand-Kamboja Berkobar Lagi: PM Anutin Ogah Negosiasi, Dunia Khawatir

SEIRING eskalasi baru dalam konflik Thailand-Kamboja, perhatian kini tertuju pada Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul yang kian vokal dengan pernyataan kerasnya.

Retorika tersebut diyakini meningkatkan dukungan domestik bagi Anutin, namun juga menimbulkan kekhawatiran bahwa langkah itu dapat memperburuk pertempuran dan menghambat upaya diplomasi.

Setelah baku tembak terbaru pecah, Anutin menegaskan bahwa akhir perang hanya akan terjadi jika syarat-syarat Thailand dipenuhi.

Baca juga : Memanas, Ini Perbandingan Kemampuan Militer Kamboja dan Thailand

"Mulai sekarang, tidak akan ada negosiasi dalam bentuk apa pun. Jika pertempuran ingin dihentikan, Kamboja harus mengikuti langkah yang ditetapkan oleh Thailand," kata Anutin pada Senin (8/12), pada hari yang sama ketika ia menolak tawaran mediasi dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Ia kembali mempertegas pendirian Bangkok. "Arah Thailand tetap status quo. Tidak ada gencatan senjata," tegasnya sembari membantah laporan media yang menyebut adanya upaya gencatan senjata melalui Malaysia.

Konflik Thailand-Kamboja Berakar pada Ketegangan Bertahun-tahun

Pertarungan terbaru antara Thailand dan Kamboja berakar pada peperangan yang meledak pada Juli lalu, yang menjadi puncak dari ketegangan berbulan-bulan sejak Mei.

Baca juga : Ketegangan Memanas, Bagaimana Konflik Thailand-Kamboja Bermula?

Konflik ini adalah lanjutan dari sengketa perbatasan jangka panjang yang melibatkan titik pertemuan antara Thailand, Kamboja dan Laos.

Daerah yang diperebutkan, dikenal sebagai Segitiga Zamrud, mencakup sejumlah situs budaya bernilai strategis dan simbolis bagi kedua negara, termasuk kompleks kuil Prasat Ta Muen Thom yang diklaim masing-masing pihak.

Bentrokan pada Juli sempat mereda setelah tercapainya kesepakatan damai melalui mediasi Presiden AS Donald Trump. Namun perjanjian itu kini goyah menyusul rangkaian pertempuran yang terus berlanjut meskipun kesepakatan sudah ditandatangani.

Apakah PM Thailand Memicu Konflik demi Kepentingan Politik?

Anutin diyakini memetik pelajaran dari nasib pendahulunya, Paetongtarn Shinawatra, yang tersingkir dari jabatan setelah rekaman percakapan teleponnya dengan pemimpin de facto Kamboja, Hun Sen, bocor ke publik.

Kebocoran tersebut memicu tuduhan bahwa ia tunduk pada Kamboja dan mengkhianati militer Thailand, yakni sentimen yang pada akhirnya menggulingkannya.

Kemarahan nasionalis yang muncul saat itu menjadikan Anutin berhati-hati agar tidak dipersepsikan lemah dalam urusan Kamboja.

Namun pendekatannya kini menimbulkan kekhawatiran bahwa ia mungkin melampaui batas ketegasan yang diperlukan, memanfaatkan retorika keras dan meningkatnya nasionalisme untuk kepentingan elektoral menjelang pemilihan umum yang diperkirakan berlangsung tahun depan.

"Ini sangat serius, saya pikir dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sikapnya tegas dan berbicara keras, tetapi dia memang bersungguh-sungguh," kata Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik Universitas Chulalongkorn, kepada The Strait Times.

"Ada pemilihan umum yang akan datang (di Thailand). Ada insentif baginya untuk mengambil keuntungan dari nasionalisme di dalam negeri," tambahnya.

Selain itu, Anutin diyakini perlu mempertahankan pendekatan keras agar tidak kehilangan dukungan publik, ini sebuah sentimen yang sempat menjatuhkan pendahulunya.

Menurut Tita Sanglee, peneliti di ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapura, banyak warga Thailand menilai bahwa meskipun Thailand memiliki ekonomi dan militer yang lebih kuat, negara itu belum mampu menghentikan apa yang dianggap sebagai pelanggaran perbatasan dan campur tangan Kamboja dalam politik Thailand.

"Dari perspektif Thailand, jika Anda tidak menangani Kamboja sekarang, maka masalah ini akan kembali memanas. Jadi ada persepsi bahwa Anda harus menanganinya sekali saja," ungkap Sanglee kepada The Strait Times.

Namun Sanglee menyebut bahwa sebagian besar retorika keras tersebut kemungkinan dimaksudkan sebagai tekanan politik semata dan bahwa Anutin kemungkinan masih mengandalkan intervensi diplomatik serta tekanan internasional untuk menurunkan tensi sebelum situasi menjadi tidak terkendali.

Presiden AS Donald Trump dijadwalkan melakukan panggilan telepon dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja pada Kamis untuk membahas pertempuran yang berlangsung.

"Tentu saja, secara praktis, ia ingin lebih tegas daripada pemerintahan sebelumnya, karena ia selalu bersekutu dengan militer. Kita mungkin harus memperkirakan Thailand akan mencoba meraih keuntungan strategis sebanyak mungkin di lapangan sebelum gencatan senjata berikutnya," pungkas Sanglee.
 (H-3)