Indonesia-Inggris Sepakati Kemitraan Iklim Strategis untuk Percepat Transisi Rendah Karbon

INDONESIA dan Inggris resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kemitraan strategis dalam percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon dan berketahanan iklim. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri/Kepala KLH/BPLH RI Hanif Faisol Nurofiq dan Secretary of State for Energy Security and Net Zero Inggris Ed Miliband di sela pelaksanaan COP30 di Belem, Brasil.

“Kemitraan Indonesia-Inggris ini bukan hanya kerja sama antarnegara, tetapi pernyataan bersama untuk masa depan bumi. Indonesia siap menjadi mitra strategis dunia dalam mendorong solusi nyata terhadap krisis iklim,” tegas Menteri Hanif Faisol Nurofiq.

Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat diplomasi hijau Indonesia di tingkat global. MoU tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk mempercepat transformasi menuju pembangunan berkeadilan dan rendah emisi melalui kolaborasi nyata lintas sektor.

Baca juga : Krisis Kepemimpinan Ancam Keir Starmer, Sekutu Siap Lawan Upaya Kudeta di Partai Buruh

“Solusi berbasis alam dan teknologi harus berjalan beriringan untuk menurunkan emisi secara signifikan,” tambah Hanif.

Menurutnya, kemitraan ini tidak berhenti pada penandatanganan simbolis, melainkan segera diimplementasikan melalui pertukaran pengetahuan, proyek bersama, serta pelatihan teknis lintas lembaga dan daerah.

Ed Miliband menyatakan bahwa kolaborasi dengan Indonesia menjadi bukti nyata bahwa aksi iklim yang ambisius dapat berjalan seiring dengan kemajuan ekonomi.

Baca juga : Inggris Hentikan Berbagi Intelijen dengan AS, Nilai Serangan di Karibia Langgar Hukum Internasional

“Dengan menggabungkan kekuatan bersama Indonesia, kami menunjukkan bahwa aksi iklim yang tegas dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita,” ujarnya. “Kolaborasi ini akan membantu kita mencapai tujuan iklim bersama, menciptakan lapangan kerja layak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.”

Melalui kerja sama ini, kedua negara sepakat memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola karbon yang transparan, serta integrasi pembangunan rendah karbon di berbagai tingkat pemerintahan. Sebagai tindak lanjut, dibentuk Joint Steering Committee (JSC) yang berfungsi memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program berjalan efektif serta berkelanjutan.

KLH/BPLH akan berperan aktif mendorong sinergi antar-kementerian, lembaga riset, dan pemerintah daerah, termasuk memperluas kolaborasi teknologi rendah emisi dan investasi hijau yang sejalan dengan Paris Agreement dan Agenda 2030 Sustainable Development Goals.

Dari sisi Inggris, kerja sama akan difokuskan pada mitigasi sektor energi, kehutanan dan tata guna lahan (FOLU), serta tata kelola karbon berintegritas tinggi untuk mendukung rantai pasok global yang berkelanjutan.

Sementara Indonesia menegaskan fokusnya pada penguatan Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim, pengembangan pasar karbon nasional, serta fasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli karbon guna memperluas akses perdagangan karbon internasional yang kredibel.

“Kami optimistis kerja sama ini akan mempercepat pencapaian target emisi, memperkuat integritas pasar karbon, dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Ini bukan hanya diplomasi, tetapi langkah konkret menuju masa depan yang rendah emisi dan berkeadilan,” ujar Hanif.

Dalam kesempatan tersebut, Hanif juga mengumumkan target Indonesia untuk mencapai transaksi karbon hingga 90 juta ton CO2 ekuivalen dari sektor kehutanan, kelautan, energi, dan industri, dengan nilai ekonomi potensial mencapai Rp15 triliun.

Kerja sama bilateral ini juga memperkuat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon, yang menjadi landasan hukum bagi pengembangan pasar karbon nasional.

Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menegaskan bahwa perjanjian ini mencerminkan komitmen bersama untuk memperdalam kerja sama lintas pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan.

“Perjanjian ini mencerminkan komitmen Inggris-Indonesia untuk mempercepat aksi iklim, memperluas investasi hijau, dan menghadirkan inovasi yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Jermey.

Menutup acara, Menteri Hanif kembali menegaskan urgensi kolaborasi nyata dalam menghadapi krisis iklim global.

“Kita tidak bisa menunda masa depan. Dunia membutuhkan langkah konkret, dan Indonesia siap berjalan di garis depan bersama para mitra yang memiliki semangat yang sama untuk bumi yang lebih baik,” tandasnya. (I-3)